Indonesia bukan hanya Pasar Cipinang
Sungguh ironis, apalagi mengingat mereka adalah warga negara yang hidup di kota yang berjarak hanya sekitar 30 kilometer dari Pasar Induk Cipinang di Jakarta. Bahkan, bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga beras pada Februari mencapai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Jokowi meminta wartawan mengecek harga beras di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar yang katanya sudah turun. Di hari itu, harga beras di Pasar Induk Cipinang memang menurun sekitar Rp1.000 per kilogram. Akan tetapi, Indonesia tidak sebatas Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar.
Source:Media Indonesia
March 02, 2024 00:07 UTC
Eks Menpora Imam Nahrawi Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin
REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi resmi bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Jumat (1/2/2024). "Beliau (Imam Nahrawi) bebas dan menjalani pembebasan bersyarat," ujar Kadivpas Kemenkumham Jabar Kusnali, Jumat (1/2/2024). Selama menjalani pembebasan bersyarat, kata dia, Imam Nahrawi tetap wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung. Namun, Kusnali belum memberitahukan masa Imam Nahrawi menjalani wajib lapor. Majelis Hakim juga menolak permohonan status justice collaborator yang diajukan oleh Imam Nahrawi.
Source:Republika
March 01, 2024 23:46 UTC
Heboh Kasus Penganiayaan Santri hingga Tewas di Kediri, Ternyata Sepupu Korban Turut Jadi Pelaku
PIFA, Nasional - Duka mendalam menyelimuti keluarga BB (14), seorang santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hanifiyah, Kediri. Salah satu fakta menyedihkan adalah salah satu pelaku penganiayaan tersebut ternyata adalah sepupu korban sendiri. Mereka kan sepupu," ujar Suryanto dengan nada lirih, saat mendatangi Ponpes Al Hanifiyah. Apalagi, fakta lain yang terungkap bahwa Ponpes Al Hanifiyah, sebagai lokasi kejadian, ternyata tidak memiliki izin operasional. Para pelaku penganiayaan di Ponpes Al Hanifiyah terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak.
Source:Republika
March 01, 2024 22:32 UTC
Produksi Beras Nasional Anjlok 440 Ribu Ton
Petani memasang jaring untuk menghalau serangan hama burung pipit. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)BADAN Pusat Statistik (BPS) menyebut produksi beras nasional pada 2023 mencapai 31,10 juta ton, turun sebanyak 440 ribu ton atau 1,39% jika dibandingkan dengan di 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. "Penurunan produksi beras merupakan konsekuensi dari penurunan luas panen padi dan produksi padi yang terdampak El Nino," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah di Jakarta, kemarin. Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/produksi-beras-nasional-anjlok-440-ribu-ton
Source:Media Indonesia
March 01, 2024 22:16 UTC
Rekapitulasi Suara KPU Indramayu Rampung, Prabowo-Gibran Menang Telak
REJABAR.CO.ID, INDRAMAYU---Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menang telak di Kabupaten Indramayu dalam Pemilu 2024. Hal itu terungkap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Indramayu. ‘’Alhamdulillah rapat pleno rekapitulasi Pemilu 2024 di Kabupaten Indramayu sudah selesai,’’ ujar Ketua KPU Indramayu, Masykur, Jumat (1/3/2024). Rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Indramayu sudah dimulai sejak Ahad (25/2/2024) kemarin. ‘’Setelah itu kita tinggal menunggu rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi,’’ kata Masykur.
Source:Republika
March 01, 2024 20:38 UTC
Pembalap F1 Powerboat Bakal Berlibur di Danau Toba Usai Kompetisi
IklanPembalap Stromoy Racing Bartek Marszalek mengatakan akan kembali ke Danau Toba untuk berlibur setelah menyelesaikan perlombaan F1 Powerboat 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, 2-3 Maret. Pemenang tahun lalu seri Danau Toba itu menempati posisi kelima pada sesi kualifikasi pada pada Jumat 1 Maret 2024. (Muhammad Ramdan/Anggah/Rayyan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Source:Koran Tempo
March 01, 2024 20:31 UTC
Mencari Minuman Hangat di Magelang? Ke Warung Ronde Miroso Saja!
Nah, kalau kamu kebetulan lagi pengin yang hangat-hangat di Magelang, datanglah ke Ronde Miroso. Berlokasi di Jalan Medang Nomor 6 A, Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Ronde Miroso bisa kamu temui kurang lebih 1 kilometer ke arah selatan dari Alun-alun Kota Magelang. Saking melegendanya Ronde Miroso, pelanggan-pelanggan berusia lanjut masih setia datang ke sana. Baca Juga: Hangatnya Suasana Warung Wedang Kacang Kebon Magelang“Yang kali pertama menyediakan satai pisang di Magelang, ya di sini. Ronde Miroso buka setiap hari kecuali hari Selasa, dari pukul 15.30 WIB sampai 22.00 WIB.
Source:Media Indonesia
March 01, 2024 19:36 UTC
Pro Kontra Hak Angket: Membaca Kembali Konstitusi dan Hak Politik
Melihat polemik belakangan ini yakni terkait Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang baru saja berlangsung, kini tengah bergulir wacana untuk penggunaan Hak Angket DPR terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh sebab itu, wacana digulirkannya hak angket sesuai dengan perundang-undangan merupakan sesuatu yang wajar karena pada dasarnya hak angket ini merupakan hak DPR untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang telah dilihat oleh masyarakat dan membutuhkan penjelasan dan/atau perbaikan. Dalam pembahasan di ruang publik, terjadi pro dan kontra tentang penggunaan hak angket ini. Hak angket merupakan hak konstitusional Anggota DPR sebagai representasi rakyat yang diatur dalam konstitusi dan UU MD3 yang tentu dalam pengesahan mekanismenya membutuhkan syarat formil dan materiil angket yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. Hak angket merupakan salah satu hak “bertanya” dari DPR terhadap Pemerintah, terlepas dari adanya unsur atau tujuan politis dari Anggota DPR atau Fraksi yang mewakili partai politik.
Source:Republika
March 01, 2024 19:31 UTC
Investasi di IKN Nusantara tak Terdampak Pemilu 2024
REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan investasi di Kota Nusantara, ibu kota negara Indonesia masa depan yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sepaku, tidak terdampak proses Pemilu 2024. Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan, OIKN menunggu proses transisi yang baik antara pemerintahan Joko Widodo dengan pemerintahan berikutnya hasil Pemilu 2024. "Sudah ada nota kesepahaman dengan Stanford University dan dua bulan ke depan akan ada peletakan batu pertama untuk membangun satu pusat ekosistem digital," ungkap Bambang. Kemudian dalam beberapa pekan ke depan bakal dilakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru di Kota Nusantara tahap lima, terutama sektor perbankan. Negara dari Timur Tengah seperti Ini Emirat Arab dan Saudi Arabia juga sudah menyampaikan minat untuk investasi sektor energi.
Source:Republika
March 01, 2024 19:24 UTC
KPK Pertimbangkan Hadirkan Istri SYL di Persidangan
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan status hubungan keluarga menjadi pertimbangan untuk menghadirkan istri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Ayunsri Harahap di persidangan. Selanjutnya, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, dan mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketigaRANS Nusantara Tunjuk Francis Wewengkang Pelatih Sementara Baca juga :Kemudian, suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Untuk diketahui, istri SYL, Ayunsribdisebut turut menikmati uang sejumlah Rp938.940.000 hasil pemerasan yang bersumver dari Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dia juga didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Source:Republika
March 01, 2024 19:23 UTC
Diduga Melanggar Netralitas ASN saat Pemilu, Oknum Lurah Dilaporkan ke Bawaslu
KUALA KURUN– Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), atas dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Dia menjelaskan, oknum ASN tersebut dilaporkan oleh pelapor SO ke Bawaslu Provinsi Kalteng pada Rabu (21/2). Berdasarkan kajian awal dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil untuk dilakukan registrasi. ”Karena kejadiannya di wilayah Kabupaten Gumas, maka penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu dilimpahkan ke bawaslu kabupaten,” ungkap Yepta. ”Kalau berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN ini, tidak masuk dalam pelanggaran administrasi maupun pidana,” tandasnya.
Source:Jawa Pos
March 01, 2024 16:25 UTC
Mahfud Pastikan Gugatan ke MK dan Hak Angket di DPR, Ini Jadwalnya
BEDELAU.COM --Calon wakil presiden (cawapres) nomor 3, Mahfud MD memastikan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pada Pemilu 2024 bukan gertakan. Mahfud juga menegaskan, parpol pengusung paslon 03 tidak gembos dalam persiapan mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke DPR. Kedua parpol akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan di DPR kembali dibuka. Mahfud menambahkan, bahwa hak angket merupakan jalur politik, sehingga dirinya tidak turut serta dalam pengajuan hak angket. Kedua kubu berencana bekerja sama untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Source:Jawa Pos
March 01, 2024 16:14 UTC
Kemendikbud dan Kemenag Didesak Menentang Dana BOS Digunakan untuk Makan Siang Gratis
Baca juga: Sekolah Swasta Gulung Tikar Kalau Dana BOS untuk Makan Siang GratisJakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) dan Kementerian Agama ( Kemenag ) menentang wacana dana bantuan operasional sekolah (BOS) digunakan untuk program makan siang gratis. Makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ( Prabowo-Gibran ).Fikri tak ingin alokasi dana BOS diutak-atik. Sebab, terjadi defisit APBN dan rendahnya realisasi pendapatan negara dari pajak.Dia menyampaikan keberadaan dana BOS sangat penting. Sebab, 50 persen dana tersebut digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.“Jangan-jangan masalah honorer kita tidak akan selesai karena alokasi anggarannya terus dikurangi, tinggal tunggu bom waktu saja,” ucap Fikri.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana BOS. "Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga.
Source:Media Indonesia
March 01, 2024 15:06 UTC
Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Ambang Batas Bisa Segera Diundangkan
Hal ini diungkapkan Juanda menanggapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ambang batas parlemen 4 persen dan harus diubah sebelum Pemilu 2024. Juanda mengatakan, DPR bisa saja langsung merespons putusan ini ketika awal persidangan yang akan dimulai pada tanggal 5 Maret 2024 mendatang. Sebelumnya, MK telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memutuskan, lembaga pembentuk UU harus merevisi ambang batas parlemen ini sebelum pelaksanaan Pemilu 2029. Dengan demikian, keputusan MK tak akan berpengaruh pada ambang batas parlemen Pemilu 2024.
Source:Jawa Pos
March 01, 2024 15:01 UTC
Soal Percepatan Jadwal Pilkada, KPU: Itu Domain Pembentuk UU
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU). "Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, dikutip dari ANTARA. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024. Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024.
Source:Jawa Pos
March 01, 2024 14:56 UTC