Nilai Tukar Petani pada Mei 2024 Turun, Ini Penyebabnya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai tukar petani (NTP) pada Mei 2024 tercatat sebesar 116,71. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (IT), turun sebesar 0,16 persen. "Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan IT nasional, kelapa sawit, gabah, jagung, dan cabai rawit," kata Amalia, di kantornya, di Jakarta, Senin (3/6/2024). Ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani (IT) turun sebesar 0,99 persen atau lebih dalam dibandingkan penurunan indeks harga bayar petani (IB), yakni 0,13 persen. "Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan IT di subsektor ini, antara lain gabah, jagung, ketela pohon," ujar Amalia.
Source:Republika
June 03, 2024 23:33 UTC
Sadis !! Supir Taksi Online Ini Dirampok, Kemudian Dibunuh Dengan Leher Dijerat Pakai Tali Kopling
Seorang supir taksi online bernama Budi Santoso (54) dirampok, kemudian dibunuh dengan cara leher dijerat pakai tali kopling. Setelah tewas, korban dibuang oleh dua tersangka pelaku di kawasan hutan. Hal itu diakui Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar didampingi Kasat Reskrim, AKP Hillal Adi Imawan, saat konferensi pers di Mapolres Indramayu, Senin (3/6/24). Yakni tali kopling dan pisau. "Dari hasil pemeriksaan, AS sudah mempersiapkan tali kopling dan pisau.
Source:Republika
June 03, 2024 19:02 UTC
Obral Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Banjir Kritik, Anggota Komisi VII DPRRI: Tata Kelola Tambang Bisa Makin Amburadul
Melalui Pasal 83A inilah pemerintah memberi jatah izin tambang untuk Ormas keagamaan. Tidak ada badan usaha milik Ormas keagamaan,” kata Aryanto melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Jumat (31/5/2024). Adapun anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meragukan manfaat pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) kepada sejumlah Ormas keagamaan. Mulyanto khawatir pemberian prioritas IUPK kepada Ormas keagamaan membuat tata kelola pertambangan semakin amburadul. Sedangkan Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Muhammad Jamil mengatakan, gagasan soal pemberian izin tambang bagi Ormas keagamaan bukan solusi dari permasalahan pertambangan yang sudah ada.
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 17:08 UTC
PKS Banyak Terima Masukan Soal Starlink Masuk Indonesia
RIAU24.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menyikapi masuknya perusahaan provider internet milik Elon Musk, Starlink ke Indonesia. Menurutnya, banyak pihak menolak kehadiran Starlink di Indonesia lantaran mengganggu usaha yang sama di Indonesia dikutp dari rmol.id, Senin 3 Juni 2024. Baca juga: Berikut Daftar 35 Bacakada Pilihan PKB"Jelas sebetulnya, kalau kita mohon maaf kita nolak Mbak, nuansanya juga semua menolak sebetulnya tapi kan ini domainnya eksekutif," ujarnya. Tambahnya, kelebihan Starlink juga tidak boleh membuatnya diistimewakan. Baca juga: Ketika Kepala dan Wakil Otorita IKN Memilih MundurStarlink harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku di Indonesia.
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 16:54 UTC
Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pemerintahan Jokowi soal Iuran Tapera
IklanTEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak akan menunda aturan mengenai iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat kritik luas dari sejumlah kalangan. Program Tapera terbaru dianggap semakin menambah beban baru di tengah adanya depresiasi rupiah dan melemahnya permintaan pasar. Kritik berikutnya datang dari Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md dan Partai Buruh. Mahfud Md: Hitungan matematisnya tidak masuk akalMahfud Md meminta pemerintah mempertimbangkan suara publik terkait Tapera. Ia menyebut, jika tidak ada kebijakan jaminan akan mendapat rumah dari pemerintah bagi peserta, maka hitungan matematisnya tidak masuk akal.
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 16:42 UTC
Tersangka Pemberi Suap bagi Lukas Enembe Meninggal, KPK Segera Bahas Status Hukum Piton Enumbi
IklanTEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan Piton Enumbi, tersangka pemberi suap kepada eks Gubernur Papua Lukas Enembe telah meninggal pada Kamis, 30 Mei 2024. "Sebagaimana informasi yang kami terima, salah satu pihak pemberi suap dalam perkara pemberian suap pada Lukas Enembe (Gubernur Papua) yang telah KPK tetapkan Tersangka yaitu PE ( Piton Enumbi) telah meninggal pada Kamis, 30 Mei," katanya dalam keterangan resmi, Senin, 3 Juni 2024. Oleh karena itu, KPK akan segera membahas status hukum dari tersangka sebagaimana ketentuan hukum. Terpidana dalam kasus korupsi ini, mantan Gubernur Papua Lukas Enembe juga telah meninggal di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada 26 Desember 2023. Baca Juga: Alasan KPK Mulai Usut Lagi Keberadaan Harun MasikuDalam kasus korupsi ini, Lukas Enembe didakwa menerima suap dengan total Rp 45,8 miliar.
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 16:34 UTC
Edisi : Senin, 3 Juni 2024
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 16:18 UTC
Rekomendasi Liburan Tengah Tahun, Wisata Arung Jeram di Sungai Cipager Cirebon
Jika sedang bersiap merencanakan liburan tengah tahun dan Anda pecinta alam dan adrenalin, wisata arung jeram atau wisata tubing di Sungai Cipager bisa jadi pilihan. “Wisata arung jeram ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu, tapi sempat terhenti,” ucap Kepala Desa Kubang, Wawan Karyawan, Sabtu, 1 Juni 2024. Kini, lanjut Wawan, wisata arung jeram kembali dibuka karena dapat memberikan nilai lebih untuk masyarakat. Ke depannya, pengelola Tubing Cirebon akan mengembangkan wisata di desa mereka, seperti membuat camping ground, flying fox, dan permainan lainnya. Iklan Scroll Untuk MelanjutkanSyafrudin pun bersyukur karena pada 2025 mendatang Bapelitbangda memberikan kesempatan Disbudpar Kabupaten Cirebon untuk bersama-sama mengentaskan Desa Kubang dengan potensi arung jeram ini.
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 16:07 UTC
3 Tanda Kiwi Matang
CANTIKA.COM, Jakarta - Dalam ulasan Food & Travel kali ini, kita mengulik tanda kiwi matang. Baca Juga: 5 Buah yang Dapat Membantu Pemulihan Pasien DBDSeluruh buah kiwi dapat dimakan termasuk kulit, daging, dan bijinya. Berikut sejumlah tanda-tanda kiwi matang. Berbentuk bulatKiwi matang dan mentah berwarna cokelat, dan kulitnya tidak berubah warna saat buah matang. Kiwi matang memiliki aroma yang menyenangkan dan manis, sedangkan kiwi mentah tidak terlalu berbau.
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 16:04 UTC
Beda Sikap terhadap Penilaian bahwa Putusan MA Untungkan Kaesang
IklanTEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materiil Partai Garuda perihal aturan batas minimal usia calon kepala daerah. Putusan MA itu mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Bahkan beberapa pihak menilai putusan MA itu sebagai upaya memuluskan langkah Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman: Putusan MA Tidak Ada Kaitannya dengan KaesangWakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Andy Budiman, memastikan putusan MA tentang batas usia pencalonan kepala daerah tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Andy mengemukakan hal itu karena banyak pihak menuduh putusan MA itu untuk memuluskan langkah Kaesang mencalonkan diri jadi kepala daerah.
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 15:12 UTC
Gaji Telat Hampir Satu Tahun, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Mengundurkan Diri
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menyusul gaji yang diterima membutuhkan waktu hingga 11 bulan, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Bambang Susantono dan Wakilnya, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, kata dia, alasan mundur pimpinan Otorita IKN itu tidak disampaikan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Bambang dan Dhony Sempat Curhat Masalah GajiPada pertengahan tahun lalu, tepatnya pada awal April 2023, Bambang Susantono sempat menceritakan bahwa ia dan Dhony Rahajoe telat dibayar gajinya, bahkan hampir setahun lamanya. Hal ini menyambung kabar gaji pegawai Otorita IKN belum dibayar berbulan-bulan lamanya seperti yang ramai diberitakan sebelumnya. Kita akan percepat penggajian, jadi yang baru dilantik kemarin, baru beberapa bulan.”Adapun gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe baru diterima setelah 11 bulan bekerja.
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 15:01 UTC
Menlu RI Sebut Israel Perlemah UNRWA Agar Pengungsi Israel Tidak Kembali
IklanMenteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan saat ini Israel berupaya melemahkan Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) agar pengungsi Palestina tidak bisa kembali ke negaranya. Retno menegaskan Indonesia akan terus berjuang melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB agar Palestina diakui sebagai sebuah negara. Video: Antara (Imam Prasetyo Nugroho/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 14:22 UTC
241 Pebulu Tangkis Dunia Ramaikan Persaingan Indonesia Open 2024
IklanAjang turnamen bulu tangkis akbar di Tanah Air kembali dihelat di Istora Gelora Bung Karno Senayan pada 4-9 Juni 2024. Turnamen Indonesia Open 2024 dipastikan akan ramai dengan aksi dan persaingan sengit lebih dari 200 pebulu tangkis dunia untuk merebut gelar juara. Video: Antara (Roy Rosa Bachtiar/Yovita Amalia/Nanien Yuniar)
Source:Koran Tempo
June 03, 2024 14:22 UTC
MA Putuskan Syarat Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah Dihapus, KPU DKI Jakarta Komentar Begini
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU DKI Jakart,a Wahyu Dinata angkat bicara terkait regulasi terkait pemilihan kepala daerah, terutama putusan uji materi Nomor 23 P/HUM/2024. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan KPU, untuk menghapus syarat batas minimal usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menanggapi putusan itu, Ketua KPU DKI Jakart,a Wahyu Dinata mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan apapun regulasi yang ditetapkan nantinya oleh KPU RI. "Kami KPU DKI pelaksana regulasi, menunggu regulasinya dari pimpinan kami KPU RI," ujarnya dilansir JawaPos.com, Selasa (3/6). Hingga saat ini, ia mengatakan bahwa KPU RI belum membuat regulasi baru yang mengakomodasi aturan yang diperintah MA tersebut.
Source:Jawa Pos
June 03, 2024 14:17 UTC
/data/photo/2024/03/13/65f162aa60d21.jpg)
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan, Bambang Susantono maupun Dhony Rahajoe sama-sama tidak menjelaskan alasan pengunduran diri mereka sebagai kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Pratikno menyarankan awak media untuk bertanya langsung kepada Bambang Susantono perihal alasan pengunduran dirinya. Baca juga: Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri"Tanya Pak Bambang. Untuk diketahui, Bambang dan Dhony dilantik oleh Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022. Sebelum berkiprah di Otorita IKN, Bambang dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.
Source:Kompas
June 03, 2024 14:09 UTC