PLN Pastikan Listrik di Sumsel, Jambi, dan Bengkulu Telah Menyala 100 Persen
JAKARTA- PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan yang menyuplai 4,3 juta pelanggan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, dan Bengkulu telah normal dan menyala 100 persen. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Adhi Herlambang menyampaikan bahwa seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Sumsel, Jambi, dan Bengkulu telah kembali dapat menikmati listrik PLN sejak pukul 01.02 WIB dini hari ini, Kamis (6/6). "Saat ini, kondisi kelistrikan 4,3 juta pelanggan di wilayah kerja PLN UID S2JB telah kembali menyala. Hingga Rabu (5/6) pukul 08.30 WIB, hampir 80 persen atau 3,4 juta pelanggan di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu telah kembali menyala. PLN UID S2JB akan terus berupaya lakukan penormalan bertahap sehingga masyarakat bisa kembali menikmati listrik.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 03:29 UTC
Buruh Menentang Potongan Upah untuk Tapera: Apa-apa Semakin Mahal, Kayak Digencet Pemerintah
IklanPartai Buruh menggelar demo menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Unjuk rasa ini diikuti oleh massa buruh yang memenuhi kawasan patung kuda Monas. Presiden Partai Buruh, yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan rencana pemerintah memungut 3 persen dari penghasilan pekerja melalui PP Tapera hanya akan merugikan dan membebani pekerja. Foto: Tempo/Adil Al Hasan, Antara FotoEditor: Ryan Maulana
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 02:50 UTC
Sertifikat Elektronik Permudah Urusan Pertanahan di Blitar: Wali Kota Blitar Tegaskan Pentingnya Transformasi Digital
JATIMTIMES- Pemerintah Kota Blitar mengadakan Sosialisasi Eksternal Implementasi Layanan Sertifikat Elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi syarat penting untuk penerapan layanan sertifikat elektronik yang diharapkan dapat mempermudah segala urusan pertanahan masyarakat. Menurutnya, layanan sertifikat elektronik ini telah dibuka untuk umum mulai 5 Juni 2024. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung penerapan layanan sertifikat elektronik demi kemudahan urusan pertanahan masyarakat. Dengan sertifikat elektronik, diharapkan masyarakat akan merasakan manfaat nyata dalam kemudahan, keamanan, dan efisiensi pengurusan sertifikat tanah mereka.
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 02:21 UTC
Tapera Tuai Banyak Penolakan, Menteri PUPR Basuki Mengaku Menyesal: Kalau Memang Belum Siap Kenapa Tergesa-gesa
RBG.ID – Penolakan masyarakat terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akhirnya mendapatkan tanggapan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang kini juga menjabat Ketua Komite BP Tapera mengaku menyesal karena program tersebut membuat Masyarakat murka. "Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono setelah Rapat Kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Program tersebut mengeluarkan dana sebesar Rp 105 triliun dari APBN. "Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 02:14 UTC
Prabowo Sebut Jokowi Restui Pengiriman Tenaga Medis ke Gaza
RADARBANDUNG.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi langsung kepada Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto untuk bekerjasama dengan Uni Emirat Arab (UEA) terkait pengoperasian rumah sakit (RS) lapangan di Gaza. Rumah sakit ini ditujukan membantu korban peran di Gaza. “Tadi saya bertemu Presiden, melaporkan beberapa hal termasuk masalah di Gaza dan presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya bahwa kita siap mengirim rumah sakit,” kata Prabowo usai bertemu Presiden di Istana Negara, Kamis (6/6), dikutip dari JawaPos.com. Prabowo mengatakan, selain rumah sakit, presiden juga menyetujui untuk mengirim tenaga kesehatan ke dalam Gaza, nantinya akan bekerja sama dengan beberapa negara mitra. “Terutama negara-negara timur tengah yang juga sudah mengoperasikan rumah sakit di situ yaitu Uni Emirat Arab (UEA), nanti saat hadir KTT di Yordania saya berusaha mampir dulu di UAE untuk bahas ini,” kata Prabowo.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 01:32 UTC
Begini Kondisi Terkini Pulau Sumatera Setelah Alami Pemadaman Listrik Lebih dari 24 Jam
RBG.ID – Pulau Sumatera mengalami pemadaman listrik alias blackout selama 24 jam lebih. PT PLN (Persero) mengerahkan 130 personel guna memperbaiki gangguan pada transmisi SUTT 275 kV Lubuklinggau-Lahat yang berdampak pada sistem kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, hingga Bengkulu. Pihaknya akan menilai apakah pemadaman tersebut bersifat lokal atau masih berkaitan dengan gangguan pada SUTT 275 kV Lubuklinggau-Lahat. Jisman Hutajulu, Direktur Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan permasalahan pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera hampir selesai total. Gisman Hutajulu mengungkapkan, pihaknya belum mendapat informasi lengkap penyebab gangguan listrik tersebut.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 00:40 UTC
Inovasi Lingkungan dan Kehutanan di Jateng Bikin Kementerian LHK Kepincut
Inibaru.id - Inovasi-inovasi di bidang lingkungan dan kehutanan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menarik perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan studi lapangan. Sebanyak 38 peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dari KLHK mempelajari inovasi perencanaan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemprov Jateng. Diharapkan, program yang dilaksanakan oleh Pemprov Jateng dapat menjadi inspirasi dalam membuat aksi perubahan yang dapat diterapkan di unit kerja masing-masing. Dia menambahkan bahwa setelah studi lapangan, para peserta akan menyusun aksi perubahan yang hasilnya akan diseminarkan pada 13 Juni 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menyatakan bahwa Jawa Tengah telah melakukan banyak inovasi di bidang lingkungan dan kehutanan.
Source:Media Indonesia
June 07, 2024 00:13 UTC
Indonesia Jadi Negara Pertama yang Dikunjungi Paus Fransiskus Pada September
Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. (AFP)PEMIMPIN Gereja Katolik Paus Fransiskus direncanakan melakukan perjalanan apostolik ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste dan Singapura pada tanggal 2-13 September 2024. Indonesia akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus ke kawasan Asia Pasifik, yaitu pada tanggal 3 sampai dengan 6 September 2024. Baca juga : Agenda Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Masih DimatangkanSebagai persiapan kunjungan di Indonesia, tim aju (tim pendahulu) Vatikan telah melakukan beberapa kali survei lokasi dan sejauh ini memastikan Paus akan hadir di Jakarta. Panitia Kunjungan Bapa Suci Fransiskus juga menyatakan tidak memproduksi cinderamata resmi sehingga jika ditemukan ragam merchandise di masyarakat, hal tersebut dapat dipastikan bukan berasal dari kepanitiaan.
Source:Media Indonesia
June 07, 2024 00:08 UTC
Petugas Tambahan Gelombang 3 Tiba di Tanah Suci, Perkuat Tim untuk Armuzna
Petugas Haji. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)SEBAYAK 148 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tambahan gelombang 3 tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pukul 19.30 waktu setempat, Kamis (6/6). Khanif menjelaskan, kedatangan petugas tambahan gelombang 3 untuk memperkuat tim sebelumnya terutama Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Para petugas tambahan gelombang 3 rencananya ditempatkan di 3 daerah kerja (daker) antara lain Bandara, Madinah, dan Mekah. Untuk memperlancar penugasan, dia mengharapkan, seluruh petugas tambahan gelombang 3 diharapkan langsung berbaur di lapangan mengingat waktu Armuzna sekitar seminggu lagi.
Source:Media Indonesia
June 07, 2024 00:01 UTC
Tarif Iuran KRIS BPJS Kesehatan Ditetapkan Paling Lambat 1 Juli 2025, Wamenkes: Belum Ada Keputusan Final
IklanTEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menyebutkan besaran iuran untuk sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Tarif dan iuran paling lambat akan ditetapkan 1 Juli 2025. IklanScroll Untuk MelanjutkanSementara pada Pasal 103B ayat (8) Perpres iru, iuran BPJS Kesehatan dengan sistem KRIS akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya akibat peningkatan pelayanan dapat dibayar oleh tiga kelompok. Pilihan Editor: Wamenkes: 1.503 Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS BPJS Kesehatan
Source:Koran Tempo
June 06, 2024 23:49 UTC
Pengamat Duga Dana Tapera akan Diinvestasikan ke IKN, Diprediksi Rp70 Triliun Per Tahun
JAKARTA - Dana yang akan terkumpul dari program tabungan perumahan rakyat (Tapera) diprediksi bisa mencapai Rp70 triliun. "Kalau saya hitung pemasukannya Rp70 triliun dari kira-kira 38 juta karyawan atau buruh swasta," kata Didin saat dihubungi Republika. Didin menduga dana Tapera yang begitu besar akan diinvestasikan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini nanti diinvestasikan saya kira untuk IKN (Ibu Kota Nusantara) ya, tujuannya dalam rangka IKN," ujarnya. Untuk karyawan swasta ada pemotongan gaji 2,5 persen dari pendapatan per bulan, sedangkan 0,5 persennya dibebankan kepada perusahaan.
Source:Republika
June 06, 2024 23:16 UTC
Sistem Pertahanan Israel tak Mampu Adang Serangan Hizbullah
TEL AVIV – Seorang tentara cadangan pasukan penjajahan Israel tewas dan 10 orang lainnya terluka akibat serangan Hizbullah ke Israel utara pada Rabu. Pertahanan udara dan sistem peringatan dini Israel tak sempat mengantisipasi serangan tersebut. IDF mengumumkan kematian tentara tersebut pada Kamis pagi, menyebut dia sebagai Sersan Staf Refael Kauders...
Source:Republika
June 06, 2024 21:20 UTC
Ramai Soal Izin Tambang Ormas Keagamaan, Bahlil Siap Beri Penjelasan
JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali diminta berbicara tentang peluang bisnis pertambangan dikelola badan usaha Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan. Jadi pengusaha lain tidak boleh masuk bisnis pertambangan, hanya orang tambang saja? ADVERTISEMENTSSebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bakhtiar termasuk pihak yang mengritisi hal tersebut. ADVERTISEMENTSDalam beleid tersebut, terdapat aturan yang membuka peluang bagi ormas untuk memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Peraturan tersebut, jelas Bisman, sebenarnya berisi badan usaha bisa diberikan penawaran, dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian Investasi atau BKPM.
Source:Republika
June 06, 2024 20:08 UTC
Sepakat Cerai dengan Wina Natalia, Namun Tetap Kompak, Anji Bilang Ini…
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun memutuskan untuk mengakhiri perjalanan rumah tangga mereka melalui proses pengadilan, Anji dan Wina Natalia menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dengan tetap menjaga kedekatan dan kekompakan di antara mereka. "Kita nggak sesabar dan sedewasa itu juga sebenarnya," ujar Anji saat ditemui di Pengadilan Agama Cibinong Bogor Jawa Barat, Kamis (6/6), dikutip dari Jawapos.com. Wina Natalia menimpali dengan bijak, "Kalau dianggap dewasa banget nggak juga. Ini bukan dewasa banget, tapi proses menerima," beber Wina Natalia. Kedekatan mereka bukanlah hal yang instan, melainkan hasil dari perjuangan melewati masa-masa sulit dalam rumah tangga yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Source:Jawa Pos
June 06, 2024 15:00 UTC
Tulisanku Dimuat di Kompas.com, Senang dan Bangga!
Tulisan berbentuk opini itu dimuat di Kompas.com, Jumat 31 Mei 2024 dengan judul "Mewujudkan Pendidikan Gratis untuk Perguruan Tinggi, Bisa?" Seperti kita ketahui, label "Artikel Utama" di Kompasiana merupakan label tertinggi, sehingga ketika mendapat label ini Kompasianer merasa senang. Mungkin, sempat terlintas pertanyaan di benak kalian, kok bisa tulisan di Kompasiana dimuat di Kompas.com? Hal ini, karena setiap media memiliki standar masing-masing dalam menilai sebuah opini, apakah tulisan itu layak untuk dimuat atau tidak. Diangkatnya tulisan saya dari Kompasiana ke Kompas.com, tentu membuat saya senang dan bangga.
Source:Kompas
June 06, 2024 14:13 UTC