Aniaya Siswi SD, Dua Pelaku Diamankan Polisi
RADARBEKASI.ID, DEPOK– Polisi mengamankan dua pelaku bullying terhadap siswi kelas 6 SD berinisial AL di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan kedua pelaku masih berusia di bawah 18 tahun. Satu orang tersebut adalah orang yang merekam aksi penganiayaan terhadap AL. BACA JUGA:KPAI Ajak Semua Pihak Serius Cegah Bullying di Satuan PendidikanArya mengatakan pelaku dikenakan pasal penganiayaan. Namun, karena seluruh pelaku merupakan anak di bawah umum, maka hukuman akan tetap merujuk pada UU Perlindungan Anak.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 07:30 UTC
Bendahara Umum Gudfan Arif Bakal Pimpin Perusahaan Tambang PBNU
IklanPengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyebut telah dua tahun menyiapkan konsep soal konsesi tambang yang akan mereka kelola. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, perusahaan itu nantinya akan dipimpin oleh Bendahara Umum Gudfan Arif. Gudfan merupakan putra dari seorang pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, KH Abdul Ghofur. Gudfan selama ini dikenal aktif sebagai kader maupun pengurus Nahdlatul Ulama. Foto: Tempo/Aisyah Amira Wakang, NU Online, ShutterstockEditor: Ryan Maulana
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 07:01 UTC
Warning! Nelayan Sukabumi, BMKG Ingatkan Risiko Gelombang Tinggi di Selatan Jawa
SUKABUMIUPDATE.com - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan peringatan resiko pelayaran akibat potensi gelombang tinggi di perairan selatan jawa dan lampung. Prakirawan BMKG, Dyah Ayu Dhamayanti, menyebut gelombang laut setinggi 2,5 - 4 meter berpeluang muncul di Samudera Hindia Barat Bengkulu-Lampung, serta Samudra Hindia Selatan Jawa. Kecepatan angin tertinggi, kata dia, terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur, serta Laut Arafuru. Sama halnya dengan kapal tongkang yang harus memperhatikan risiko angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Tim BMKG juga meminta kapal feri mewaspadai angin sekencang lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter.
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 06:45 UTC
Diterpa Isu Starlink, Provider Lokal Pusing Tujuh Keliling?
Secara positif, masuknya Starlink dapat meningkatkan akses di wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional. Selain itu, masuknya Starlink juga dapat mendorong peningkatan kualitas layanan dan penurunan harga oleh provider lokal sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan internet dengan mudah dan murah. Namun demikian, ada kekhawatiran dari berbagai kalangan khususnya para provider lokal jika Starlink nantinya masuk ke Indonesia karna dapat berpotensi mengancam keberadaan provider-provider kecil lokal yang ada. Selain karena kesulitan bersaing dengan teknologi dan jangkauannya, Provider lokal juga harus melakukan investasi besar-besaran dalam hal infrastruktur jika ingin tetap kompetitif. "Pemerintah juga mengapresiasi kolaborasi Starlink dengan perusahaan lokal untuk meningkatkan akses internet di wilayah yang sulit dijangkau, seperti Indonesia Timur", kata beliau dalam wawancara yang dilansir dari republika.co.idJadi menarik untuk kita tunggu apakah Starlink dapat mendorong provider lokal tumbuh dan bersaing atau malah membuat provider lokal menjadi pusing tujuh keliling?
Source:Republika
June 07, 2024 06:43 UTC
Begini Kondisi Anjing Pelacak yang Dipukuli Security Plaza Indonesia
JATIMTIMES - Plaza Indonesia melakukan beberapa langkah tegas usai salah satu security-nya ketahuan memukuli anjing pelacak saat tengah bertugas. Salah satu langkah yang diambil pihak Plaza Indonesia yaitu memanggil dokter hewan untuk memeriksakan kondisi anjing pelacak yang diketahui bernama Fay. Tak hanya memanggil dokter hewan, pihak Plaza Indonesia juga memutuskan untuk mengakhiri kontrak vendor jasa keamanan K9 Security. "Kami dengan tulus meminta maaf lagi terkait insiden yang melibatkan vendor pihak ketiga kami yang menyediakan jasa keamanan K9 di lingkungan kami," bunyi pernyataan Plaza Indonesia. "Plaza Indonesia telah memutuskan untuk mengakhiri jasa keamanan K9 secara efektif dan secepatnya."
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 06:35 UTC
Megawati Soekarnoputri Batal Resmikan Kantor DPC PDIP Gianyar, Kembali ke Jakarta Karena Agenda Mendesak
Jurnalindo.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, batal meresmikan kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Gianyar yang telah dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Rabu (5/6/2024). Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Gianyar I Made Mahayastra dan Sekretaris DPC PDIP Gianyar Ketut Sudarsana. dilansir dari detik.com“Peresmian gedung berlantai tiga dan bercat putih di Jalan Banteng, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, itu batal dilakukan karena ada agenda mendesak di Jakarta,” ujar Mahayastra. Gedung kantor DPC PDIP Gianyar yang bernilai Rp 7,8 miliar itu awalnya dijadwalkan untuk diresmikan oleh Megawati. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal baru peresmian kantor Sekretariat DPC PDIP Gianyar tersebut.
Source:Republika
June 07, 2024 06:34 UTC
Putusan MA dan Paradigma Anak Muda Dalam Pilkada
Karena itu, MA menggantinya dengan ketentuan baru, yaitu usia calon dihitung pada saat calon dilantik sebagai kepala daerah definitif. Dengan putusan MA ini, seorang calon yang belum memenuhi batas usia saat penetapan calon masih dapat mencalonkan diri asalkan sudah memenuhi batas usia saat dilantik. Putusan MA ini tentu mengandung kontroversi karena dicurigai sarat dengan nuansa politiknya. Meski demikian, Putusan MA ini justru menguntungkan anak-anak muda karena MA telah membuka jalan kepada mereka untuk terjun ke arena politik kontestasi daerah. Namun, eskalasi partisipasi orang muda dalam pilkada mulai terlihat ketika periode pilkada sudah memasuki pilkada serentak yang dimulai tahun 2015.
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 06:34 UTC
Muhammadiyah Nilai Izin Tambang untuk Ormas Tanpa Lelang Langgar UU Minerba
JAKARTA - Muhammadiyah menilai pemberian izin pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan tanpa proses lelang melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Melalui revisi itu terjadi perubahan signifikan dalam proses pemberian izin tambang. Trisno menilai, pemberian IUP tanpa lelang memungkinkan adanya unsur subjektivitas, potensi fraud, dan unsur transaksional atau motif lain di luar aspek teknis dan kemampuan dalam pengelolaan kegiatan usaha tambang. Tak hanya itu, Trisno menyatakan pemberian IUP mineral logam dan batubara secara langsung tanpa melalui proses lelang merupakan penyalahgunaan kewenangan. Adapun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), lanjut Trisno, dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui permohonan kepada Menteri ESDM.
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 06:01 UTC
2.086 Hektar Tanah di IKN Masih Bermasalah, Menteri PUPR Bakal Selesaikan Pakai Cara Ini
Salah satunya, terkait 2.086 hektar tanah yang masih bermasalah. Pertama, Perpres untuk pengadaan lahan seluas 2.086 hektar dengan cara Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Plus atau PDSK Plus. PDSK biasa hanya tanam tumbuh saja, namun kalau PDSK Plus maka masyarakat bisa direlokasi, dibuatkan rumah tergantung musyawarah dengan masyarakat,” jelasnya. Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. "Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektar yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 05:12 UTC
Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Evaluasi Usai Kalah 2-0 dari Irak
IklanKetum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya terkait performa Timnas Indonesia, usai gagal menundukkan Irak dalam pertandingan kelima putaran kedua zona Asia Kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Erick Thohir saat dijumpai usai pertandingan di Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis 6 Juni 2024, menyebut perlu ada evaluasi menjelang pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. (Aria Cindyara/Yogi Rachman/Andi Bagasela/Farah Khadija)
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 04:58 UTC
Perdebatan Kebijakan Tapera untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
Perdebatan seputar kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belakangan ini sesungguhnya merupakan hal yang positif dalam perspektif demokrasi deliberatif. Bagi Ernesto Laclau, salah satu penggagas teori wacana, perdebatan itu merupakan wujud nyata kontestasi wacana di ruang publik. Perdebatan Tapera dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi publik, menyempurnakan kebijakan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Dalam konteks TAPERA, setidaknya ada dua formasi wacana yang menonjol, yaitu pendukung dan pengkritik kebijakan. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritisi Tapera sebagai kebijakan yang dipaksakan dan membebani masyarakat.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 04:46 UTC
Polda Jabar Buka Hotline Kasus Pembunuhan Vina Ini Tujuannya
REJABAR.CO.ID, BANDUNG---Polda Jawa Barat (Jabar) membuka hotline pengaduan kasus pembunuhan Vina dan Ekky di Cirebon tahun 2016 silam. "Polda Jawa Barat membuka hotline penanganan kasus Vina di Cirebon," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast, Jumat (7/6/2024). Menurut Jules, hotline dibuka salah satunya karena bermunculan fenomena informasi yang berkembang di media sosial. Polda Jabar pun, kata dia, telah membentuk tim asistensi terdiri dari Iswaspda, Propam, Ditreskrimum selaku pengawas penyidik. "Saat ini Polda Jabar sudah bekerja dengan sangat baik dalam menangani penyidikan kasus almarhumah Vina.
Source:Republika
June 07, 2024 04:45 UTC
Simak Data Fakta Harun Masiku yang Tak Kunjung Ketemu
Hasto direncanakan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI 2019-2024 Harun Masiku. Baca Juga : KPK Periksa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Senin Depan Terkait Harun MasikuPemanggilan Hasto ini menjadi orang keempat yang dipanggil KPK dalam upaya mengorek keterangan terkait buronan Harun Masiku. Baca Juga : Tidak Tempati Mina Jadid, Jemaah Indonesia Bisa Bermalam di HotelSimak Data Fakta Harun Masiku yang Tak Kunjung Ketemu :-Terjerat Kasus Suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI 2019-2024. -9 Januari 2020 Harun Masiku bersama Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDI-P Saeful Bahri. -17 April 2020 KPK memasukkan Harun Masiku sebagai daftar buronan.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 04:43 UTC
Menjelang Libur Idul Adha, KAI Daop 1 Jakarta Operasikan Delapan Unit Kereta Tambahan
IklanPT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mengoperasikan delapan kereta api jarak jauh tambahan sepanjang bulan ini guna mengantisipasi lonjakan pelanggan, terutama pada periode libur Idul Adha 1445 H.“Ini merupakan bagian dari komitmen KAI, khususnya Daop 1 Jakarta, untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama pada masa high season seperti periode liburan Hari Raya Idul Adha,” ujar Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Foto: Antara FotoEditor: Ryan Maulana
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 04:02 UTC
Seputar Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan
SEPUTARIZIN TAMBANG UNTUK ORMAS KEAGAMAANOleh : Purwanto, M.PdI. PendahuluanPemerintah resmi memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Tak tanggung-tanggung, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan ini disebut sebagai pemberian WIUPK secara Prioritas. PBNU selanjutnya telah membentuk perusahaan berupa perseroan terbatas (PT) untuk skema pengelolaan tambang menyusul kebijakan baru Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan izin usaha pertambangan terhadap ormas keagamaan. Dalam sebuah kesempatan Din Syamsudin mengatakan : Sebagai warga Muhammadiyah, Din minta PP Muhammadiyah menolak tawaran dari pemerintah itu. "Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil dan Presiden Joko Widodo itu," tegas dia.
Source:Media Indonesia
June 07, 2024 03:59 UTC