REJABAR.CO.ID, BANDUNG---- Media Survei Nasional (Median) baru saja merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas kandidat dalam Pilwalkot Bandung 2024. Menurut Direktur Riset Median, Ade Irfan, hasil survei Median menunjukkan dinamika politik Pilwalkot Bandung yang masih cair. Dengan hasil yang masih terbuka ini, persaingan di Pilwalkot Bandung 2024 diprediksi akan semakin menarik dan dinamis menjelang hari pemilihan. "Hasil survei menunjukkan bahwa kontestasi di Pilkada Kota Bandung masih sangat terbuka, karena belum ada kandidat yang mendominasi," katanya. Hasil survei, menunjukkan bahwa ada tiga kandidat terkuat yang berpeluang besar untuk memenangkan Pilwalkot Bandung.
Source:Republika
June 07, 2024 13:59 UTC
RAKYAT NEWS, BONE – Ketua KPU Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) Yusran Tajuddin buka suara terkait dugaan penggelembungan suara xalon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2024. Pada saat tingkat rekapitulasi dari kecamatan, kabupaten, hingga provinsi kami tidak memiliki kendala terkait persoalan penggelembungan,” ujar Yusran, dikutip dari detiksulsel, Kamis (6/6/2024). Dia mengatakan, KPU Bone tidak memiliki Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku, menghargai proses yang telah berjalan dan sudah menjalani pemeriksaan di KPU Sulsel dan Bawaslu Bone. Dia mengatakan jika ada pihak yang dirugikan silakan dibuktikan.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 13:02 UTC
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Investasi atau Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan agar memberikan izin ormas untuk mengelola tambang. “Presiden menyampaikan ini jangan hanya perusahaan gede atau oleh investor besar. Karena dalam perjalanan dinas Presiden menerima aspirasi tentang bagaimana Ormas Keagamaan diperankan bukan hanya objek, atas dasar aspirasi itu pemerintah carikan jalan sesuai dengan aturan,” ungkap Bahlil, mengutip CNBCIndonesia.com. Bahlil menekankan, bahwa pemberian Ormas Keagamaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). PP Ini akomodir pemberian IUP kepada Ormas yang punya Badan Usaha agar mereka punya hak,” ungkap Bahlil.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 12:51 UTC
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menganggap memberikan izin tambang bagi ormas keagamaan akan berisiko timbulnya konflik agraria dengan masyarakat dan mempertajam ketimpangan sosial..Pihaknya lalu mengutip data Komite Pembaruan Agraria (KPA) yang menemukan sepanjang 2023 telah ada 32 letusan konflik agraria terkait tambang di 127.525 hektar lahan dengan 48.622 keluarga dari 57 desa terdampak tambang. PMKRI juga menolak jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah setelah masuk dalam daftar salah satu organisasi keagamaan yang mendapatkan izin pertambangan. “Tidak ada pembicaraan soal penawaran pemerintah dalam pengelolaan tambang dengan PMKRI selama ini. Kalau pun ada penawaran, PMKRI pasti menolak,” kata Tri. “Kami tidak mau independensi PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan, pembinaan dan perjuangan terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan usaha tambang.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 12:51 UTC
“Kan sudah saya sampaikan, tunggu kejutannya nanti pada bulan Agustus,” ujar Kaesang di Kantor PSI, Jakarta, Jumat. Ia mengatakan akan ada kejutan tentang maju atau tidak dirinya pada Pilkada Jakarta 2024. Selain menyandingkan Budisatrio dengan Kaesang, Dasco juga sempat mengunggah foto Budisatrio dengan pesohor Raffi Ahmad sebagaimana format foto pasangan calon peserta pilkada atau pemilu di Instagram pribadinya. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 4. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;7.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 12:21 UTC
IklanMasyarakat DKI Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan SMP dan SMA/SMK di sekolah swasta secara gratis bisa melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Bersama. Program ini hanya difasilitasi untuk calon pendaftar yang berdomisili di DKI Jakarta dan mereka dapat memilih sekolah swasta yang terdaftar di PPDB Bersama sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. PPDB Bersama dalam teknis penyelenggaraannya hampir sama dengan PPDB DKI pada umumnya. Program ini memungkinkan calon peserta didik untuk bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta secara gratis ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "PPDB Bersama bagian dari PPDB yang dilaksanakan Disdik DKI Jakarta, bertujuan untuk memperluas daya tampung di SMP, SMA dan SMK," kata Kepala Bidang SMA, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ali Mukodas, dikutip dari saluran YouTube resmi DKI Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 12:00 UTC
IklanKebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera ditentang pengusaha dan buruh. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) kompak menolak Tapera lantaran dinilai tumpang-tindih dengan program penyediaan rumah lainnya yang dibuat pemerintah. Kamis siang, 6 Juni 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh berdemo menolak penarikan iuran Tapera di area Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal, mengatakan pemerintah semestinya menentukan lebih dulu jenis program Tapera, apakah termasuk jaminan sosial, tabungan sosial, atau bantuan sosial. Karena itu, dia menilai tidak boleh ada subsidi penggunaan dana antar-peserta, seperti halnya tabungan sosial dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 12:00 UTC
Kedatangan petugas LPSK itu setelah Suroto memberikan kesaksian di sejumlah media, kemarin, mengenai kronologis saat dirinya menemukan dan menolong Vina dan Eky. ‘’(Petugas LPSK mengatakan) takutnya Bapak (Suroto) nanti diintimidasi atau diteror,’’ kata Suroto, menirukan ucapan petugas LPSK tersebut. Suroto mengatakan, keputusannya untuk menerima tawaran perlindungan dari LPSK itu karena kasus pembunuhan Vina – Eky merupakan kasus yang besar. Apakah saya sebagai saksi Vina ini nantinya diterima oleh kedua belah pihak, yang tidak senang muapun yang senang. ‘’(Petugas LPSK mengatakan) bilamana ada hal-hal yang tidak mengenakkan, ada orang yang meneror, mengancam, silakan langsung hubungi kami,’’ kata Suroto mengulang ucapan petugas LPSK.
Source:Republika
June 07, 2024 11:27 UTC
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa tambang yang akan dikelola oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, akan dikerjakan oleh kontraktor profesional. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari formula untuk memastikan kontraktor yang mengelola izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi ormas keagamaan memiliki kapabilitas tinggi dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. "Nanti kami cari formulasi kontraktor yang mengerjakan itu adalah kontraktor yang betul-betul profesional," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, dikutip dari ANTARA. Bahlil menjelaskan bahwa ormas yang telah menerima IUPK tidak diperbolehkan memindahtangankan izin tambang tersebut kepada pihak lain sebagai upaya untuk mencegah kerugian negara. Ini sangat ketat, tidak gampang sebab IUP ini dipegang oleh koperasi organisasi kemasyarakatan itu, dan tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun," jelas Bahlil.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 10:34 UTC
Direktur Utama (Dirut) Perumda Tunas, Dodot Tri Widodo mengatakan, di rumah pemotongan hewan (RPH) Kota Malang sendiri tercatat ada sebanyak 13 juleha yang telah tersertifikasi. Baca Juga : Permintaan Besek untuk Daging Kurban Meningkat, Perajin di Jombang KewalahanSelain Juleha yang biasa bertugas di RPH Kota Malang, dalam moment Hari Raya Idul Adha nanti, Perumda Tunas juga akan melibatkan sejumlah Juleha dari kelompok masyarakat. Ada dari juleha Malang Raya, Juleha Kota Malang ada Juleha dari temen temen kelompok lain juga ada (masyarakat)," jelas Dodot. Dodot mengatakan, ketersediaan Juleha juga menjadi salah satu hal yang harus disiapkan saat moment Hari Raya Idul Adha. Sedangkan pada saat Hari Raya Idul Adha mendatang, dirinya memperkirakan bahwa jumlahnya meningkat hingga 4 kali lipat.
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 09:50 UTC
Tessa Mahardika Sugiarto kini menggantikan Ali Fikri sebagai juru bicara sementara. Informasi ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. "Iya benar (pergantian juru bicara), beliau itu (Ali Fikri) Kabag Pemberitaan, kalau jubir hanya Plh," kata Johanis Tanak saat dikonfirmasi pada Jumat (7/5), dikutip dari Jawapos.com. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberi kesempatan kepada pegawai lainnya untuk menjadi juru bicara. Tessa Mahardika, penyidik senior KPK yang berlatar belakang Polri, kini menjabat sebagai juru bicara sementara.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 09:48 UTC
REJABAR.CO.ID, BANDUNG – Sedikitnya 20 tokoh yang melamar menjadi bakal calon (balon) wakil bupati (wabup) Bandung mendampingi bakal calon bupati Bandung Dr H Dadang Supriatna di Pilkada 2024. Dalam menentukan calon wabup, Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna, akan mengajak partai koalisi untuk berembuk. Bocoran adanya 20 calon peminang itu disampaikan Kang DS di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (6/6/2024). Hingga saat ini, sedikitnya ada empat partai yang sepakat mengusung Kang DS. Menurut Kang DS, sampai saat ini dari 20 nama itu belum ada yang mengerucut untuk dijadikan calon wabup.
Source:Republika
June 07, 2024 09:43 UTC
IklanTEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang diundur jika ada usulan dari DPR. Sebagai Ketua Komite Tapera, Basuki mengatakan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sudah ada sejak tahun 2016 dan penerapannya diundur hingga tahun 2027 dalam rangka membangun kredibilitas Tapera. Kendati demikian, terlepas apakah peluang Tapera diundur dari tahun 2027 jika ada usulan dari DPR, Basuki memastikan kebijakan Tapera tetap diberlakukan untuk masyarakat. Komisi V DPR RI akan mengundang pihak-pihak terkait, seperti dunia usaha, perwakilan buruh, BP Tapera, dan pihak-pihak lainnya dalam rapat khusus Tapera. Pokok-pokok substansi yang berkaitan dengan materi pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi asas dan tujuan, pengelolaan Tapera yang mencakup pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan Dana Tapera, Komite Tapera, BP Tapera, pembinaan dan pengelolaan Tapera, pengelolaan aset Tapera, hak dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas, pengawasan, dan sanksi administratif.
Source:Koran Tempo
June 07, 2024 09:19 UTC
KOMPAS.com - Beberapa akun Facebook mengunggah kabar penyanyi dangdut Muchsin Alatas berpulang, pada Kamis (6/6/2024). Narasi yang beredarKabar Muchsin Alatas meninggal dunia dibagikan oleh akun Facebook ini, ini dan ini, pada Kamis 6 Juni 2024. Salah satu akun membagikan unggahan yang menampilkan foto Muchsin Alatas dan diberi keterangan demikian:Innalilahi wa Inna ilaihi Raji'un. Para insan Musik se-Indonesia kini kehilangan sosok musisi senior kita H. Muchsin Alatas . Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut penyanyi Muchsin Alatas meninggal dunia Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut penyanyi Muchsin Alatas meninggal duniaPenelusuran Kompas.comDilansir Tribunnews, istri Muchsin Alatas, Titiek Sandhora membantah kabar suaminya meninggal.
Source:Jawa Pos
June 07, 2024 08:31 UTC
JAKARTA — Real Estat Indonesia (REI) memahami upaya pemerintah menjalankan kewajiban Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat. ADVERTISEMENTS“Tapera itu untuk mendorong penyelesaian penyediaan rumah bagi masyarakat,” ujar Ketua Umum DPP REI Joko Suranto saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (7/6/2024). ADVERTISEMENTSJoko mengungkapkan terdapat 12,7 juta kepala keluarga yang belum memiliki rumah pada 2020 atau angka kesenjangan kebutuhan dan kemampuan penyediaan (backlog) rumah. ADVERTISEMENTSJoko mengatakan kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah murah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih sangat terbatas. ADVERTISEMENTSJoko menyampaikan pemerintah pun melirik konsep gotong-royong melalui kewajiban Tapera dalam mengatasi keterbatasan anggaran penyediaan rumah.
Source:Republika
June 07, 2024 07:52 UTC