Anak SYL Bantah Pakai Uang Kementan untuk Terapi Stem Cell
INIKATA.co.id – Putri mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) Indira Chunda Thita membantah telah meminta uang ke pegawai Kementerian Pertanian (kementan) untuk membiayai kepentingan pribadinya. “Kami butuh ketegasan saudara saksi saja supaya menjadi jelas. Saudara saksi yakin bahwa saudara saksi tidak pernah, kecuali yang saudara akui itu, tidak pernah meminta sejumlah uang kepada pihak pihak yang tadi telah menyebutkan nama saudara itu?” tanya penasihat hukum SYL, Djamaludin Koedoeboen dalam persidangan. Thita mengaku tidak takut jika dirinya kembali dihadirkan untuk dikonfrontir dengan saksi-saksi lain dalam persidangan, khususnya soal permintaan uang tersebut. Salah satu saksi yang menyebut adanya permintaan dari Thita yakni Sesditjen Tanaman Pangan Kementan, Bambang Pamuji.
Source:Jawa Pos
June 06, 2024 00:40 UTC
Harga Emas Antam Anjlok Rp 13.000 jadi Rp 1.336.000 Per Gram
Harga emas Antam Rabu, 5 Juni 2024 belum termasuk pajak. Harga emas 0,5 gram: Rp 718.000Harga emas 1 gram: Rp 1.336.000Harga emas 5 gram: Rp 6.445.000Harga emas 10 gram: Rp 12.855.000Harga emas 25 gram: Rp 32.012.000Harga emas 50 gram: Rp 63.945.000Harga emas 100 gram: Rp 127.812.000Harga emas 250 gram: Rp 319.265.000Harga emas 500 gram: Rp 638.320.000Harga emas 1.000 gram: Rp 1.276.600.000JAKARTA-Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat anjlok Rp 13.000 menjadi Rp 1.336.000 per gram hari ini, Rabu (5/6). Harga emas yang anjlok juga berlaku untuk harga penjualan kembali atau buyback emas Antam sebesar Rp 1.219.000 per gram. Untuk diketahui, harga buyback emas Antam mengikuti pergerakan harga emas dunia. Baca Juga: Harga Emas Antam Turun jadi Rp 1.132.000 Per Gram
Source:Jawa Pos
June 06, 2024 00:36 UTC
BP Tapera Klaim Kembalikan ke Pensiunan PNS Capai Rp 4,2 Triliun, Diterima 956.799 Ahli Warisnya
JAKARTA- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan sejak beroperasi hingga 2024, pihaknya telah mengembalikan uang tabungan perumahan senilai Rp 4,2 triliun. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho juga memastikan, terkait temuan itu pihaknya sudah langsung menindaklanjuti hingga akhirnya dinyatakan selesai oleh BPK. Heru memastikan, BP Tapera berkomitmen untuk mengembalikan dana Tapera kepada anggota paling lambat 3 bulan setelah kepesertaannya berakhir. BP Tapera berjanji akan terus aktif melakukan sosialisasi melalui kanal sosial media, mengedukasi, serta mendorong Pemberi Kerja dan Peserta untuk melakukan pengkinian data. Kepada ahli waris yang belum menerima pengembalian tabungan, dapat segera menghubungi kanal informasi resmi BP Tapera, sehingga pengembalian Tabungan Perumahan dapat dilakukan tepat waktu," tutupnya.
Source:Jawa Pos
June 06, 2024 00:36 UTC
Tabligh Akbar Haul Syech Samman, Majelis Nurul Musthofa Lanjutkan Dakwah Habib Hasan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- 84 hari sudah, ulama kharismatik pembina majelis taklim Nurul Musthofa AL Habib Hasan Bin Jafar Assegaf berpulang ke Rahmatullah. Meski begitu, sepeninggal habib Hasan, majelis taklim Nurul Musthofa terus melanjutkan dakwahnya di Ibu Kota Jakarta bersama dua putra mahkotanya yaitu Habib Athos bin Hasan Assegaf dan juga Habib Ali Uraidy bin Hasan Assegaf. Berbagai rutinitas tahunan majelis kembali digelar, seperti tabligh akbar, maulid, isra miraj, hingga haul akbar. Putra penerus Al Habib Hasan Bin Jafar Assegaf, yaitu Habib Athos bin Hasan Assegaf menyebut kegiatan ini menjadi rutinitas tahunan majelis yang digelar oleh Almarhum ayahandanya yang wajib untuk diteruskan. Ia pun berharap para jamaah dapat terus beristiqomah menghadiri kegiatan majelis taklim Nurul Musthofa di Jabodetabek meski telah ditinggal ayahandanya, Habib Hasan bin Jafar Assegaf.
Source:Republika
June 06, 2024 00:32 UTC
Luhut Disebut Sempat Bersitegang dengan Bahlil Soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Ini Masalahnya
Terkait perbedaan pendapat itu, Luhut bahkan disebut menuding Bahlil mempunyai konflik kepentingan dalam pemberian WIUPK untuk ormas. Kebijakan soal ormas keagamaan mengelola tambang menimbulkan kontroversi karena adanya kekhawatiran soal kemampuan ormas untuk mengelola secara efektif. Ormas keagamaan yang memiliki sayap organisasi ini dimungkinkan mengelola pertambangan secara profesional. Sebagaimana diketahui, pemberian izin bagi Ormas keagamaan untuk mengelola tambang menuai sorotan masyarakat. Sebelum aturan tersebut resmi diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ternyata sejumlah menteri sempat berbeda pandangan mengenai pemberian izin kelola tambang oleh ormas keagamaan.
Source:Koran Tempo
June 06, 2024 00:01 UTC
Viral Ulama Salafi Doakan Ustadz Halalkan Musik Mati dalam Keadaan Dengarkan Konser
JAKARTA — Viral di berbagai kanal media sosial (medsos) ulama salafi Muflih Safitra membuat doa bagi orang yang menganggap musik tidak haram dalam ajaran Islam. Muflih pun mendoakan orang yang promusik mati dalam keadaan mendengarkan konser. ADVERTISEMENTSBaca: Siswa Polwan Penghafal Alquran Diuji Ustadz Adi HidayatADVERTISEMENTS“Ga ada yang mau bilang amin?” ucap Muflih merespons ucapannya sendiri. ADVERTISEMENTSTidak cukup, Muflih juga mendoakan ustadz yang membolehkan musik agar juga mati dalam keadaan mendengarkan musik. ADVERTISEMENTSBaca: Menhan Prabowo Hingga Ustadz Adi Hidayat Hadiri HUT ke-72 KopassusADVERTISEMENTSSebelumnya, publik digegerkan dengan Ustadz Muflih Safitra yang memuat video menyerang pengurus PP Muhammadiyah Ustadz Adi Hidayat (UAH) tentang dakwah musik.
Source:Republika
June 05, 2024 23:50 UTC
Pamdal Tembak Jatuh Pesawat Pengintai di Gedung Jampidsus Kejagung
JAKARTA - Pengamanan Dalam (Pamdal) Kejaksaan Agung (Kejagung) menembak jatuh drone (pesawat pengintai) di gedung Kejagung, Rabu (5/6/2024) petang. Personel pengamanan di Gedung Kartika mengatakan, pesawat pengintai tersebut saat ini dalam penguasaan Pamdal Kejagung. Dikutip dari Republika.co.id, pantauan Republika di kompleks Kejagung, penembakan jatuh drone tersebut terjadi sekitar pukul 18.44 WIB. Dari penjelasan militer dan Pamdal yang melakukan pengamanan di dalam kompleks Kejagung, drone tersebut pertama kali diketahui melintas di wilayah udara Gedung Utama Kejagung. Hal tersebut atas permintaan Kejakung kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) untuk menambah jumlah personel pengamanan membantu Pamdal Kejakgung.
Source:Republika
June 05, 2024 23:38 UTC
Menggagas RKAV dan RKAP di Dunia Digital Lewat Kasus Sebelum 7 Hari Sesudah 7 Tahun
Satu persatu kejanggalan terlihat, kemunculan saksi-saksi hingga informasi tentang fakta persidangan yang beredar di ranah digital mulai jadi bahan perbincangan dan perdebatan. Bahkan baru-baru ini telah beredar gambar tangkapan layar di media sosial, yang katanya berasal dari video CCTV saat kejadian 8 tahun yang lalu. Baca juga: Transformasi Aji Mumpung Lewat Aset Privilese di Dunia DigitalNamun secara hukum, video CCTV yang dapat dijadikan alat bukti otentik harus melalui serangkaian uji digital forensik. Oleh karenanya, gambar tangkapan layar yang beredar dan diduga atau diklaim berasal dari video CCTV pada malam kejadian setelah 7 tahun itu, perlu ditelisik keaslian, sumber awal dan keberadaannya. Sebelum viral gambar tangkapan layar yang kabarnya berasal dari video CCTV atas kejadian di malam naas itu, aparat kepolisian telah coba melakukan prarekonstruksi di 6 titik lokasi tempat kejadian perkara (TKP), yaitu:1.
Source:Jawa Pos
June 05, 2024 23:09 UTC
Modi Terpukul di Pemilu, Masihkah Masjid-Masjid di India Dihancurkan
REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI — Untuk pertama kalinya sejak Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi meraih kekuasaan pada tahun 2014, partai tersebut tidak memperoleh suara mayoritas pada pemilu nasional tahun 2024. Para sekutu Modi umumnya mendukung undang-undang yang pro-Hindu, namun membuat kebijakan baru bisa jadi rumit karena politik koalisi dan jumlah mayoritas yang lebih sedikit. Berikut ini beberapa di antaranya:Hilangnya status otonomi khusus KashmirSegera setelah memenangkan masa jabatan kedua pada tahun 2019, pemerintah Modi mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang disengketakan. Diskriminasi kewarganegaraan MuslimHanya beberapa pekan sebelum pemilu, pemerintahan Modi mulai menerapkan undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang memperluas kewarganegaraan hampir banyak pengungsi dan melarang warga Muslim. Namun, pemerintahan Modi mulai membagikan sertifikat kewarganegaraan kepada migran non-Muslim ketika pemungutan suara dimulai pada pemilu nasional.
Source:Republika
June 05, 2024 22:09 UTC
Pemerintah Akan Bagi-bagi Izin Tambang ke NU, Jokowi: Badan Usaha yang Ada di Ormas, Bukan Ormasnya
RADARBEKASI.ID, KALTIM– Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait rencana pemerintah untuk memberi izin tambang batu bara raksasa ke salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Nahdlatul Ulama (NU). Jokowi menegaskan, pemerintah hanya akan memberi izin tambang batu bara untuk badan usaha yang ada di ormas, bukan untuk ormasnya. Dia juga memastikan bahwa pemberian izin tambang ini akan diberikan kepada badan usaha di ormas dengan sangat ketat. Ia juga menyebutkan, pemberian konsesi tambang batu bara itu sebagaimana telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Di hadapan mahasiswa Perguruan Tinggi NU, dia pun bertanya-tanya soal pemberian konsesi tambang itu.
Source:Jawa Pos
June 05, 2024 22:06 UTC
Kembangkan Kasus DJKA Kemenhub, KPK Tetapkan 13 Tersangka Baru
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 13 tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan dari 13 tersangka baru itu, 10 orang di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Perhubungan. "KPK menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Kendati begitu juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu masih belum menyebutkan identitas dari belasan tersangka tersangka. Untuk diketahui, KPK membongkar kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada April 2023 lalu.
Source:Media Indonesia
June 05, 2024 21:14 UTC
Prabowo Temui Ridwan Kamil, Gerindra: Bukan Melobi untuk Jadi Kepala Otorita IKN
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menyusul mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahadjoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, muncul isu baru bahwa Prabowo Subianto tengah melobi Ridwan Kamil untuk menggantikan Bambang Susanto sebagai Kepala Otorita IKN. Menurut Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pertemuan Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil hanya membahas kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia membantah adanya pembicaraan mengenai penunjukkan Kepala Otorita IKN definitif kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. “Bagaimana kemudian ada beberapa tempat yang belum dibangun itu kemudian Pak Ridwan Kamil mengusulkan begini lanskapnya, begitu saja,” ucapnya. “Iya kan kalau sekarang ini (pimpinan Otorita IKN) masih Plt (pelaksana tugas) kan ya, nanti kita lihat dinamikanya bagaimana,” kata Dasco.
Source:Koran Tempo
June 05, 2024 20:02 UTC
Erick Thohir Janji GBK dalam Kondisi Terbaik Jelang Timnas Indonesia Vs Irak
IklanKetua Umum PSSI Erick Thohir, meninjau langsung kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Lapangan tersebut akan digunakan untuk pertandingan babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F antara timnas Indonesia versus Irak pada Kamis 6 Juni. (Muhammad Ramdan/Arif Prada/I Gusti Agung Ayu N)
Source:Koran Tempo
June 05, 2024 18:52 UTC
Presiden Jokowi Optimistis Bisa Berkantor di IKN Mulai Juli 2024
RADARBANDUNG.id- Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli,” kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, sebagaimana rekaman yang diterima di Jakarta pada Rabu (5/6). Mengenai pembangunan Istana Kepresidenan di IKN, Jokowi menyebut sudah sekitar 80 persen rampung, baik untuk bagian interior maupun eksteriornya. Jokowi pun mengaku sudah merasakan sendiri menginap di rumah dinas Menteri PUPR di IKN pada Selasa (4/6) malam. Upacara berlangsung di lapangan Istana Kepresidenan yang berada persis di depan Istana Presiden, berhadapan dengan sumbu kebangsaan serta pemandangan lanskap seluruh kota IKN.
Source:Jawa Pos
June 05, 2024 17:53 UTC
Tak Hanya BPJS Kesehatan, Bikin SIM juga Harus Pakai Sertifikat Mengemudi
RADARBANDUNG.id- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memuat syarat kepemilikan BPJS Kesehatan atau JKN dalam pembuatan SIM. Selain itu, ternyata membuat SIM juga nantinya harus melampirkan sertifikat mengemudi. Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Sebelumnya, Korlantas Polri akan melakukan uji coba pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan memasukan syarat kepemilikan BPJS Kesehatan atau kepesertaan JKN yang aktif. “Yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” jelasnya.
Source:Jawa Pos
June 05, 2024 17:19 UTC