Salah satunya, terkait 2.086 hektar tanah yang masih bermasalah. Pertama, Perpres untuk pengadaan lahan seluas 2.086 hektar dengan cara Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Plus atau PDSK Plus. PDSK biasa hanya tanam tumbuh saja, namun kalau PDSK Plus maka masyarakat bisa direlokasi, dibuatkan rumah tergantung musyawarah dengan masyarakat,” jelasnya. Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. "Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektar yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN.

Source: Jawa Pos June 07, 2024 05:12 UTC