Ilustrasi(ANTARA/Muhamad Nurman)MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD lebih efektif untuk menekan praktik politik uang dibandingkan dengan sistem pilkada langsung yang selama ini diterapkan. Menurut Yusril, salah satu persoalan utama dalam pilkada langsung adalah tingginya biaya politik yang berujung pada maraknya praktik money politics di berbagai daerah. Baca juga : Menteri Yusril Jelaskan Alasan Setuju Pilkada Tidak LangsungIa menjelaskan, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih mudah diawasi karena jumlah pemilih yang terbatas, sehingga potensi penyimpangan dapat dikendalikan. Tapi kalau satu kabupaten dipakai money politics, bagaimana cara mengawasinya? Yusril mengingatkan, meskipun pemerintah memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, sistem pilkada langsung justru berpotensi membuka ruang praktik korupsi secara lebih luas.

Source: Media Indonesia January 14, 2026 13:27 UTC