Jangan Tanya Kapan Nikah! Pria di Sumatera Utara Bunuh Tetangganya Karena Kesal Ditanyai Terus
Seorang pria di Sumatera Utara membunuh tetangganya sendiri. Diduga pembunuhan itu dilatarbelakangi karena kesal sering ditanya kapan nikah. Pria berusia (45) di Sumatera Utara bunuh tetangganya sendiri. Keduanya, korban dan pelaku merupakan warga Pasarsimangambat, Kelurahan Aek Simorung, Kecamatan SD Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Secara tiba-tiba, pelaku datang dan memukul korban dengan kayu.
Source:Jawa Pos
August 03, 2024 07:05 UTC
Badai PHK Industri Manufaktur Belum Berlalu
Aktivitas industri manufaktur di dalam negeri masuk fase kontraksi. Jika ini dibiarkan, gelombang PHK dikhawatirkan berlanjut. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pengusaha dan buruh khawatir gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal berlanjut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi mengatakan, sejak awal 2024, sebanyak 13.800 pekerja di industri tekstil terkena PHK. "Pada Juni dan Juli lalu, ada empat perusahaan tekstil di Jawa Tengah yang melakukan PHK terhadap 750 karyawan dan satu perusahaanBerlangganan untuk lanjutkan membaca.
Source:Koran Tempo
August 03, 2024 07:02 UTC
Banyak Remaja Lakukan Kekerasan DPR Soroti Kesehatan Mental Generasi Muda
Ilustrasi(freepik.com)ANGGOTA MPR Fraksi PKS Amin Ak menyoroti, rapuhnya kesehatan mental di kalangan generasi muda saat ini. Padahal generasi muda merupakan tonggak estafet pembangunan dalam mewujudkan usia kemerdekaan mencapai 100 tahun. Baca juga : Orangtua Harus Waspada, Remaja 14-18 Tahun Rentan Alami Gangguan Kesehatan JiwaMenurutnya faktor kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan layak, ditambah rendahnya pemahaman agama membuat tingginya persoalan kesehatan mental di kalangan generasi muda. Karenanya, memperkuat jatidiri kebangsaan di kalangan generasi muda sangat penting dan relevan. Sehingga generasi muda memahami nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab,” tukasnya.
Source:Media Indonesia
August 03, 2024 06:34 UTC
OJK Blokir 6.000 Rekening Terkait Judi Online, Nasabah Bisa Kena Blacklist Perbankan
Kompas.tv - 3 Agustus 2024, 05:25 WIBOtoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online. (Sumber: Kompas.com)JAKARTA, KOMPAS.TV - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online. Perbankan juga telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online. Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin soal Inisial T Kendalikan Judi Online: Tinggal Ditindaklanjuti oleh BareskrimOJK memandang edukasi publik mengenai judi online perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online bagi masyarakat. Selanjutnya, OJK juga telah melakukan koordinasi dengan para pimpinan perbankan untuk menekankan komitmen manajemen dalam melakukan pemberantasan judi online baik secara internal dan eksternal.
Source:Kompas
August 03, 2024 05:50 UTC
Muhammadiyah Disebut Inginkan Bekas PKP2B di Busang atau Berau
Dikutip Berauterkini.co.id dari Tempo.co, ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mengatakan sebagaimana pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, organisasinya berkeinginan diberi IUP batubara. Seorang pengurus PP Muhammadiyah bercerita, bahwa saat bertemu dengan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia pada 13 Juli lalu di kantor pusat PP Muhammadiyah, Jakarta, sejumlah kader mengusulkan agar Ketua Umum PP Muhammadiyah meminta IUP batubara. Pun, wilayah IUP batubara yang diusulkan, ialah di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur atau di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Anggota Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Anwar Abbas, membantah bahwa organisasinya disebut meminta bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara alias PKP2B di Busang atau Berau kepada pemerintah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga enggan membeberkan wilayah izin usaha pertambangan yang bakal diberikan pemerintah kepada PP Muhammadiyah.
Source:Koran Tempo
August 03, 2024 05:17 UTC
Bobol BRI Rp55 Miliar, Begini Modus Oknum TNI dan Pegawai Bank
JAKARTA - Kejaksaan Agung menangkap DSH, seorang purnawirawan TNI, pada 30 Juli 2024 karena diduga membobol dana BRI sebesar Rp55 miliar dalam kurun waktu 7 tahun. Peran tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong dalam kasus ini adalah bekerja sama dengan oknum pegawai BRI di beberapa kantor unit untuk mengajukan kredit BRIguna secara fiktif. Kantor yang dibobol adalah BRI Unit Menteng Kecil Jakarta mengalami kerugian Rp46,5 miliar, BRI Kantor Cabang Cut Meutiah Jakarta sebesar Rp5,65 miliar, dan BRI Unit Cibinong Pabuaran Jawa Barat sebesar Rp3,27 miliar. Harli Siregar mengatakan, penahanan itu dilakukan setelah meningkatnya status tersangka DSH dari saksi menjadi tersangka usai diperiksa oleh tim penyidik koneksitas yang terdiri dari jaksa, polisi militer, dan oditur. Terhadap pegawai BRI yang terlibat, Rio mengatakan, BRI telah menindak tegas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja serta memproses secara hukum dan melaporkan para oknum ke pihak berwajib.
Source:Koran Tempo
August 03, 2024 05:07 UTC
Kasus Cuci Rapor 51 Siswa, 9 Pegawai Disdik Terancam Dipecat, Termasuk Kepala Sekolah
DEPOK - Sembilan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Jawa Barat, terancam dipecat terkait kasus katrol nilai rapor atau cuci rapor 51 siswa SMPN 19 Depok. Kasus ini juga telah menyebabkan 51 lulusan SMPN 19 Depok dianulir penerimaannya sebagai calon peserta didik (CPD) disejumlah SMA negeri di Depok. "Betul, untuk yang 51 itu dianulir ya," kata Eveline saat dikonfirmasi di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa (16/7/2024). Kendati demikian, Chaerijah memastikan 51 CPD asal SMPN 19 Depok yang dianulir penerimaannya di SMA Negeri kini sudah bersekolah. Manipulasi dokumen untuk katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok ada yang dilakukan di sekolah dan di rumah.
Source:Koran Tempo
August 03, 2024 05:06 UTC
Penggeledahan KPK di Balikpapan Diduga Kaitan Kasus LPEI Rp3,4 Triliun
BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Ruko yang digunakan sebagai kantor, di kawasan Balikpapan Baru, Balikpapan, Jumat 2 Agustus 2024. Dikonfirmasi niaga.asia, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto membenarkan penggeledahan itu, dan berkaitan kasus LPEI. “Betul, ada kegiatan penggeledahan KPK di Balikpapan perkara LPEI,” kata Tessa, dikutip Sabtu 3 Agustus 2024. Meski demikian, Tessa belum bisa merinci kasus yang sedang ditangani KPK dikarenakan kegiatan KPK masih berlangsung. Dikutip dari tempo.co, dalam perkembangan kasus LPEI, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun identitas mereka masih dirahasiakan.
Source:Koran Tempo
August 03, 2024 05:02 UTC
Jokowi Minta Maaf dalam Acara Zikir Kebangsaan, Pengamat Sebut Terkait Nawadosa Selama Memimpin
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan permintaan maaf saat memberikan sambutan pada acara zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (1/8/2024) malam. Terkait hal itu, pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, permintaan maaf dari Jokowi tersebut terkait dengan banyaknya kesalahan dan janji politik gagal dipenuhi. Bahkan, Tempo mendeskripsikan ada 18 dosa Jokowi dan 9 nawacita yang tak terpenuhi. “Ya mungkin 18 dosa Jokowi yang dimuat Tempo, mungkin dia mau minta maaf soal itu,” kata Hensat lewat pesan yang diterima Tempo, Jumat, 2 Agustus 2024. Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini menyambut permintaan maaf Jokowi asalkan kesalahan politiknya tidak diulangi lagi.
Source:Koran Tempo
August 03, 2024 04:20 UTC
Terungkap di Persidangan, Duit Korupsi Timah Ngalir ke Bos Sriwijaya Air Senilai Rp 1 Triliun
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Duit terkait kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang merugikan negara negara sebesar Rp 300 triliun, diduga sebagian mengalir ke rekening bos Sriwijaya Air, Hendry Lie senilai Rp 1 triliun. Duit tersebut didapatkan Hendry Lie selaku Beneficial Ownership atau pemilik manfaat dari PT Stanindo Inti Perkasa. “Memperkaya HENDRY LIE melalui PT Tinindo Internusa setidak tidaknya Rp 1.059.577.589.599,19 (Rp 1 triliun),” bunyi surat dakwaan yang diterima Tempo. Aktivitas penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk ini pun telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 300 triliun (Rp 300.003.263.938.131,14). Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka dan turut serta merugikan negara senilai Rp 300 triliun, Hendry Lie tidak kunjung ditahan oleh Kejaksaan Agung.
Source:Koran Tempo
August 03, 2024 03:55 UTC
Permintaan Maaf Jokowi Dinilai Hanya Basa-basi
Faizal menilai Jokowi menyampaikan permintaan maaf tersebut karena akan segera lengser dari jabatan presiden. Baca juga: Projo Sebut Permintaan Maaf Jokowi Merupakan Hal yang Wajar dan ManusiawiFaizal menduga akan semakin banyak orang yang berani mengkritik Jokowi ketika dia sudah tidak berkuasa lagi. Faizal menilai Jokowi kerap gagal memenuhi janjinya kepada masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Faizal melihat permintaan maaf Jokowi sebagai upaya terakhir untuk meredam gelombang kekecewaan yang mungkin datang. “(Jokowi) berupaya gunakan modus basa-basi pidato permohonan maaf,” ucap Faizal.
Source:Koran Tempo
August 03, 2024 03:26 UTC
Buntut Kasus Penganiayaan Anak di Wensen School Depok, KemenPPPA Tegaskan Pentingnya Izin Operasional untuk Daycare
AYOINDONESIA.COM -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan bahwa izin operasional untuk daycare atau tempat penitipan anak adalah hal yang sangat penting. Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, sebagai respons terhadap kasus kekerasan terhadap seorang anak di Wensen School, Depok, Jawa Barat. Nahar menekankan bahwa setiap tempat penitipan anak harus memiliki izin operasional dari lembaga yang berwenang. "Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di daycare tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi lembaga layanan anak," ujar Nahar kepada pada Jumat, 2 Juli 2024. Menurut Nahar, daycare yang terdaftar akan mendapatkan pembinaan, pengawasan, serta panduan dalam melaksanakan tugas mereka.
Source:Republika
August 03, 2024 03:11 UTC
Jokowi Dulu Bilang Tinggal di IKN Jauh dari Stroke, Kini Tak Nyenyak Tidur
Namun, pengalaman berkantor di ibu kota baru itu dirasakan Jokowi dengan tidak bisa tidur nyenyak pada malam sebelumnya. Sesampainya di IKN Nusantara, Jokowi langsung meninjau progres pembangunan jalan tol di IKN Nusantara dengan menggunakan sepeda motor. Pengalaman Jokowi yang tidak bisa tidur nyenyak ini berbeda dengan pernyataannya beberapa waktu lalu. Kata Pengamat Soal Jokowi Tak Bisa Tidur NyenyakMenanggapi kabar Jokowi yang tak bisa tidur nyenyak saat pertama kali menginap di Istana IKN, pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat buka suara. Dia menduga kepala negara tidak bisa tidur nyenyak karena banyak pikiran, terutama ihwal investor yang belum juga menanamkan modalnya di IKN.
Source:Koran Tempo
August 03, 2024 02:33 UTC
Upacara 17 Agustus Hanya Digelar di IKN, Tidak Ada Paskibraka Tambahan di Jakarta
IklanTEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merencanakan perayaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024, di dua tempat Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Jakarta. Rencananya akan ada kirab bendera pusaka dan teks Proklamasi dari dari Monas menuju ke IKN pada 10 Agustus 2024. Bendera pusaka dan teks Proklamasi akan dibawa dari Monas oleh Paskibraka 2023. Tim IKN akan menyambut kedatangan bendera pusaka dan teks Proklamasi di bandara Balikpapan. Pilihan Editor: Jokowi Akan Kukuhkan 76 Anggota Paskibraka HUT RI ke-79 pada 9 Agustus
Source:Koran Tempo
August 03, 2024 02:23 UTC
Golkar Apresiasi Permintaan Maaf Jokowi ke Rakyat Indonesia
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, Jokowi telah menunjukkan kebesaran jiwa dengan meminta maaf atas kepemimpinannya selama 10 tahun belakangan. Sementara Nurul pun memuji kinerja Jokowi lantaran pihaknya telah membuat berbagai inovasi terlebih dalam pembangunan infrastruktur negara. Simak berita selengkapnya dalam video berikut! Penulis Naskah: Dariz KartikaVideo Editor: Dariz KartikaProduser: Holy Kartika Nurwigati SumartiningtyasMusik: Divider Chris Zabriskie#Jokowi #Golkar #JokowiMintaMaaf #JernihkanHarapan
Source:Kompas
August 03, 2024 02:04 UTC