Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dalam diskusi INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar PebriantoTEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Emil Salim mengingatkan kepada pemerintah bahwa Omnibus Law Cipta Kerja harus mampu melingkupi, menyinergikan, serta menyeimbangkan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal itu juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu di pelabuhan udara soal prioritas pemerintah saat ini adalah ekonomi. Oleh sebab itu, Emil yang merupakan Pembina Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia menegaskan terlepas dari upaya untuk menarik investor ke tanah air, Omnibus Law juga harus mengedepankan dua aspek lainnya agar memiliki manfaat lebih. “Terlepas dari pengusaha tapi kalau hanya ekonomi dan tidak mengindahkan bahwa mengolah sumber daya alam ada dampaknya bagi lingkungan nanti lingkungan ini menimbulkan biaya dan pukulan sehingga pertumbuhan ekonomi terganggu,” kata Emil Salim.

Source: Koran Tempo February 17, 2020 08:37 UTC