IklanTEMPO.CO, Medan - Paman Wali Kota Medan Bobby Nasution, Benny Sinomba Siregar membantah mengambil formulir calon wali kota ke Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan atau DPC PDIP Medan. Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya mengatakan, informasi tentang paman Wali Kota Medan telah mendaftar calon wali kota ke PDI Perjuangan juga dipertanyakan kader dibawah. "Saya juga ditanyai para kader apa benar Tulang atau paman Bobby Nasution yakni Benny Sinomba Siregar telah mengambil formulir pendaftaran calon wali kota ke PDI Perjuangan." Adapun Benny Sinomba mempersilahkan Tempo mengutip penyataannya di flyer digital yang beredar dengan tulisan Penjaringan Wali Kota Medan, Benny Sinomba Siregar Bantah Ambil Formulir ke PDI Perjuangan. Namun saat ditanya apakah dirinya hanya membantah telah mendaftar ke PDI Perjuangan atau tidak mendaftar sebagai calon wali kota atau wakil wali kota ke semua partai, Benny tidak menjawab.
Source:Koran Tempo
May 17, 2024 11:10 UTC
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Rabu, 15 Mei 2024, mengeluhkan anggaran konservasi yang sangat minim. Dengan matematika sederhana, artinya anggaran konservasi per hari hanya sekitar Rp100. Sudah sejak 2012, nominal anggaran konservasi sudah dikeluhkan. Di sisi lain, masih minimnya anggaran konservasi menunjukkan belum optimalnya, bahkan bisa jadi belum dijalankan, berbagai mekanisme pendanaan yang selama ini digembor-gemborkan. Selain mendobrak stagnasi persoalan minimnya anggaran, kiranya kita juga mesti mendesak lagi pengesahan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) untuk segera mengakhiri semua basa-basi konservasi itu.
Source:Media Indonesia
May 17, 2024 11:06 UTC
RADARBANDUNG.id- Pemerintah menetapkan batas waktu penerapan aturan wajib sertifikat halal untuk makanan, minuman, dan jasa sembelihan. Sedangkan untuk penerbitan sertifikat halal, dilakukan oleh BPJPH Kemenag. Sehingga bisa ikut mewujudkan program pemerintah yaitu pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2024 nanti. Seperti diketahui program kewajiban sertifikat halal yang dicanangkan pemerintah berjalan kurang mulus. Sampai akhirnya pemerintah memutuskan menunda batas pemberlakuan wajib sertifikat halal menjadi Oktober 2026.
Source:Jawa Pos
May 17, 2024 10:54 UTC
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Para pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditengarai memiliki gaya hidup glamour hingga diduga menyewa private jet hingga bermain wanita, layak diberhentikan. Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Riswan Tony menyoroti gaya hidup pejabat KPU. Ini dia ungkapkan dalam rapat kerja yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (15/5/2024). Mulanya, Riswan meminta Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia untuk memotong anggaran KPU pada tahun depan karena tidak ada pilkada. Oleh sebab itu, dia pun mengusulkan agar DKPP mau bicara blak-blakan mengenai penggunaan anggaran tertutup.
Source:Koran Tempo
May 17, 2024 10:31 UTC
IklanTEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian kini bisa memanfaatkan teknologi penginderaan jauh untuk mengetahui keberadaan ladang ganja. Polda Sumut berhasil menemukan ladang ganja dengan luas sekitar lima hektare di pegunungan Tor Sihite, Desa Rao Rao Penjaringan, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan alat milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Penemuan ladang ganja itu bekerja sama dengan BRIN yang memanfaatkan data satelit penginderaan jauh untuk memantau keberadaan ladang ganja di Kabupaten Mandailing Natal," kata Kepala Polda Sumut Irjen Agung Setya Imam Effendi di Mandailing Natal, Kamis, 16 Mei 2024 seperti dilansir dari Antara. "Dulu, kami bekerja secara manual dalam mengungkap penemuan ladang ganja di Kabupaten Mandailing Natal, berkembangnya zaman kehadiran teknologi canggih sangat membantu menemukan ladang ganja yang sangat luas," tutur Agung. Adapub Kepala Pusat BRIN Dedi Irawadi mengatakan penemuan ladang ganja itu menggunakan alat spektrometer.
Source:Koran Tempo
May 17, 2024 09:38 UTC
IklanWarga empat desa di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Jumat 17 Mei 2024 dini hari evakuasi oleh tim gabungan setelah Gunung Ibu dinaikkan statusnya dari siaga menjadi awas level IV. Sekretaris BPBD Kabupaten Halmahera Barat Ade Fabanyo mengatakan evakuasi dilakukan terhadap warga yang berada wilayah paling zona rawan karena berdekatan dengan gunung api tersebut. (Harmoko Minggu/Chairul Fajri/Nusantara Mulkan)
Source:Koran Tempo
May 17, 2024 09:05 UTC
IklanPuluhan Bhikkhu dari Indonesia dan luar negeri mengawali perjalanan ritual berjalan kaki atau Thudong dari Kota Semarang ke Candi Borobudur, Magelang, Kamis (16/05). Di Candi Borobudur, para Bhikkhu tersebut akan bergabung dengan umat Buddha yang lain dalam puncak perayaan Waisak 2568 BE/2024 pada Kamis (23/5). Video: ANTARA (Fx. Suryo Wicaksono/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)
Source:Koran Tempo
May 17, 2024 08:34 UTC
IklanKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat mengatakan pihaknya tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Djarot, di Kantor DPP PDIP Jakarta pada Kamis (16/5), menyebut alasan tersebut, yaitu presiden dan wapres sibuk mengurus hal kenegaraan. Video: ANTARA (Muhammad Harrel Atthariq/Irfansyah Naufal Nasution/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)
Source:Koran Tempo
May 17, 2024 08:09 UTC
Oleh karena itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Dedi Taufik meminta semua pengelola pendapatan se-Jawa Barat agar terus kompak. Sehingga, bisa merealisasikan pendapatan Rp 35 triliun pada tahun 2024 ini. “Kami pun mengapresiasi kinerja yang selama ini sudah dilakukan semua pengelola pendapatan,” ujar Dedi dalam acara Rakor Pengelola Pendapatan se-Jawa Barat, Kamis (16/5). Diketahui, kinerja Bapenda menjadi salah satu bagian penting bagaiamana pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan hal krusial lainnya bisa berjalan untuk pemerintah daerah. Sementara menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi pentingnya kesiapan menjemput potensi dan tantangan.
Source:Republika
May 17, 2024 07:56 UTC
Kemendag)TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru pada 12-14 Mei 2024 kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau Free Trade Area of the Asia Pasific (FTAAP). Di forum tersebut, Indonesia menekankan, upaya mengatasi perbedaan masing-masing ekonomi menjadi hal utama jika ingin pembentukan FTAAP terwujud. Dua tahun kemudian, dalam pertemuan APEC di Vietnam pada 2006, rencana mewujudkan Pasar Bebas Asia Pasifik itu mulai dikaji. Menurut Reza, Peru sebagai tuan rumah, menginisiasi sejumlah rangkaian dialog mengenai FTAAP dalam pertemuan CTI sepanjang 2024. “Di tengah polarisasi dan fragmentasi ekonomi global saat ini, Ekonomi APEC sedang menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan saat pertama kali wacana pembentukan FTAAP diangkat,” tutur dia.
Source:Koran Tempo
May 17, 2024 07:41 UTC
INIKATA.co.id – Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto didorong publik untuk tidak memasukkan nama Nadiem Makarim ke daftar Menteri kabinetnya, sebagai akibat dari maraknya guru yang terjerat pinjaman online (pinjol). Pengamat politik Citra Institute Efriza mengamati, pergantian kepemimpinan negara tinggal beberapa bulan lagi, sehingga Prabowo perlu segera mematangkan susunan kabinet termasuk nama-nama menterinya. Dia memandang, Prabowo punya konsen terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program-program yang telah disusunnya. “Misalnya, Prabowo harus memaknai program kesehatan bukan sekadar fisik, tapi kesehatan mental, dan kesehatan pikiran. “Diharapkan Prabowo berani menyatakan kepada calon yang dianggap layak apa saja 3 sampai 5 program buruk Nadiem yang ditemukan,” tuturnya.
Source:Jawa Pos
May 17, 2024 06:14 UTC
Segini Besaran Iuran BPJS usai Berganti KRIS, Berlaku 2025Ahmad Jaelani, telisik indonesia , telisik indonesiaSkema pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang bakal diterapkan 2025 mendatang. Foto: Repro Jawa Pos.com" Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan, mulai berlaku 2025 "JAKARTA, TELISIK.ID - Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan, mulai berlaku 2025. Melansir cnbcindoneisa.com, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan, tarif baru akan didiskusikan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Kementerian Keuangan. Sistem kelas 1, 2, dan 3 JKN BPJS Kesehatan masih menjadi acuan. Pada Januari 2021, iuran peserta kelas III adalah Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.
Source:Jawa Pos
May 17, 2024 06:08 UTC
IklanTim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan penggeledahan di rumah mewah milik adik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Andi Tenri Angka Yasin Limpo di Jalan Letjen Hertasning, Makassar, Kamis 16 Mei 2024 malam. Penggeledahan dilakukan selama sekitar enam jam dan penyidik membawa keluar dua koper dari rumah tersebut. (Shintia Krisna/Fahrul Marwansyah/Nusantara Mulkan)
Source:Koran Tempo
May 17, 2024 06:03 UTC
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Setelah menyita sebuah rumah milik Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar sebagai barang bukti, Rabu (15/5/2024), giliran tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah keluarga SYL pada Kamis (16/5/2024). Rumah keluarga SYL yang digeledah oleh Tim Penyidik KPK tersebut beralamat di Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nasir enggan berkomentar tentang apa saja yang diambil oleh penyidik KPK dari rumah adik SYL itu. Rumah ini milik Tenri Yasin Limpo, adik SYL dan saya kuasa hukum Tenri Angka,” katanya. Dalam pengeledahan itu, aparat kepolisian bersenjata lengkap terlihat berjaga-jaga di halaman rumah Jalan Letjen Hertasning nomor 52A tersebut setelah dua mobil masuk membawa penyidik KPK sekitar pukul 14.45 Wita.
Source:Koran Tempo
May 17, 2024 05:31 UTC
REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara menepis tuduhan kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskow. Pernyataan Kim Yo-jong, yang menjabat sebagai wakil direktur departemen Partai Pekerja Korea yang berkuasa itu, muncul di tengah kecurigaan bahwa Korea Utara telah memasok senjata ke Rusia untuk mendukung perang di Ukraina. Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un baru-baru ini memeriksa lokasi-lokasi pengembangan senjata, namun ia tidak mengeluarkan pesan-pesan yang bersifat permusuhan terhadap Korea Selatan. Hal itu lantas menimbulkan spekulasi Korea Utara telah meningkatkan produksi senjata untuk diekspor ke Rusia. Dia juga memeriksa sistem senjata rudal taktis baru pada awal pekan ini dan menyerukan “perubahan penting” dalam persiapan perang dengan mencapai rencana produksi senjata.
Source:Republika
May 17, 2024 04:19 UTC