Pengembang tersebut adalah PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griya Nusa. Laporan itu menyebutkan bahwa 14 sertifikat hak guna bangunan dan 62 sertifikat hak atas nama nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griya Nusa merupakan maladministrasi. Edi juga meminta Anies Baswedan untuk segera turun ke lapangan guna memeriksa masalah ini. Sengketa antara warga Pulau Pari dan PT Bumi Pari Asri dimulai pada 2014. Bos PT Bumi Pari Asri, Pintarso Adijanto juga pernah melaporkan sejumlah warga atas dugaan penyerobotan.

Source: Koran Tempo August 06, 2020 11:15 UTC