Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga menyoroti fit and proper test atau uji kelayakan Capim KPK di DPR. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan kuat untuk mendorong agar proses penentuan pimpinan KPK dilakukan oleh DPR di masa mendatang. Kurnia pun menyebut, tidak etis jika dalam satu masa periode DPR melakukan dua kali proses seleksi pimpinan KPK. Mengingat pimpinan KPK saat ini juga merupakan hasil dari tahapan seleksi yang dilakukan oleh DPR periode 2014-2019. “Fase awal proses pemilihan Pimpinan KPK kali ini menjadi salah satu titik krusial yang semestinya dicermati oleh Pansel Pimpinan KPK.

Source: Jawa Pos July 15, 2019 07:52 UTC