JawaPos.com – Sejumlah kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah cukup lama mangkrak. Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan yang saat itu secara langsung meninjau kapal bantuan yang mangkrak itu sejatinya hanya bergantung pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara untuk membantu menyelesaikan persoalan izin berlayar. Pasalnya, kapal yang berlayar di atas 5 mil dan mesin 30 GT ke atas itu bukan kewenangan Dinas Perikanan kabupaten/kota lagi. Saat dikonfirmasi Radar Kaltara (Jawa Pos Group), Kepala DKP Kaltara, Amir Bakrie mengungkapkan, mengenai izin berlayar yang menjadi kendala menurutnya itu sebelumnya sudah ada. Ditanya apakah DKP Kaltara pernah untuk menghadap secara langsung ke pusat, Amir mengklaim sudah pernah bertemu secara langsung dengan Dirjen Perikanan Tangkap.

Source: Jawa Pos July 15, 2019 07:18 UTC