JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan menyatakan, pemerintah belum mengakomodir sistem penegakan hukum Pemilu yang adil. Padahal, kata Fadli, penegakan hukum Pemilu yang adil justru akan menjamin seluruh tahapan Pemilu berlangsung demokratis. "Ini yang lagi-lagi terjadi, dari dua Pemilu terakhir, pemerintah dan DPR dalam menyusun Undang-undang Pemilu sering menganggap enteng penegakan hukum dalam Pemilu," kata Fadli dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/11/2016). Fadli menuturkan terdapat struktur yang tidak tepat dalam aspek penegakan hukum dalam Pemilu. "Kalau Pemilu ingin berjalan demokratis, dalam pembahasan RUU nanti, DPR dan Pemerintah harus menyusun ulang soal penegakan hukum Pemilu agar benar-benar bisa menjaga tahapan tetap demokratis," lanjut Fadli.

Source: Kompas November 06, 2016 07:24 UTC