Adapun kebijakan WFH tidak berlaku untuk semua ASN. BACA JUGA Pemprov Jateng Larang ASN WFH Selain dari RumahTito berujar, di tingkat pemerintahan daerah, camat dan lurah juga termasuk yang tidak menerapkan kebijakan WFH. “Camat dan lurah juga itu dikecualikan artinya tetap melaksanakan working from office,” kata eks Kepala Kepolisian RI ini. Pemerintah menekankan akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan WFH. Surat itu menyebutkan pemerintah daerah melaksanakan tugas kedinasan melalui kombinasi antara kerja dari kantor atau work from office dan kerja dari rumah alias WFH.

Source: Koran Tempo April 02, 2026 10:50 UTC