JAKARTA - Kebijakan pemerintah mengendalikan harga minyak goreng dengan mekanisme subsidi dianggap tidak tepat dan justru menimbulkan masalah baru. Padahal idealnya menggunakan skema subsidi dari APBN. Mekanisme subsidi mengendalikan harga minyak goreng dinilai belum tepat sehingga memicu persoalan lain yang muncul di tengah masyarakat. Apalagi, lanjutnya, skema subsidi yang diberikan sebelumnya melalui perusahaan ritel dalam hal ini pasar modern atau supermarket. Di sisi lain, Bhima melanjutkan, jika skema subsidi yang diberikan adalah minyak goreng curah, maka pengawasannya akan menjadi sangat sulit.

Source: Jawa Pos March 19, 2022 13:41 UTC