REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah menghentikan insentif kendaraan listrik pada 2026 dinilai berisiko menghambat adopsi mobil listrik sekaligus menghilangkan potensi manfaat ekonomi hingga Rp544 triliun per tahun dalam jangka panjang. Kondisi ini berpotensi menekan penjualan kendaraan listrik dan menghambat pertumbuhan industri pendukung, termasuk baterai dan komponen kendaraan listrik. IESR menekankan pentingnya menjaga momentum adopsi kendaraan listrik agar permintaan tumbuh secara eksponensial dan mampu menciptakan ekosistem industri dari hulu hingga hilir. IESR memahami insentif kendaraan listrik bersifat sementara untuk menarik investasi manufaktur. Koordinator Riset Manajemen Permintaan Energi IESR Faris Adnan Padhilah menambahkan minat perbankan nasional untuk membiayai industri kendaraan listrik terus meningkat.

Source: Republika December 20, 2025 19:30 UTC