Padahal semestinya penetapan dapil dilakukan berdasarkan proporsionalitas jumlah penduduk, tanpa harus melihat jenis kelamin, ideologi, agama, dan faktor lainnya. Karena itu untuk menghindari politisasi penetapan dapil terulang kembali, disarankan penetapan dapil di Pemilu 2019 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu, kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, bisa menghindari terulangnya politisasi yang kerap terjadi. Titi menambahkan, prinsip penetapan dapil telah termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2013. Ada yang dapil terbentuk dari kota yang tidak saling berbatasan padahal kan harus integral.

Source: Kompas November 06, 2016 09:44 UTC