Baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil. Para pendiri bangsa, lanjut dia, sudah sepakat sepakat bahwa aturan di bawah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bisa mengatur atau mengadopsi hukum keagamaan. “Sementara sikap PSI menunjukkan ketidaktahuan terhadap sistem hukum nasional. Dalam titik ini, sikap politik PSI justru lebih ekstrem dibanding kebijakan politik hukum era Kolonial, yang dalam dinamikanya mengakui eksistensi hukum Islam di Indonesia,” sindir Arwani. Selain UU Perkawinan, PPP juga berada di garda terdepan pada lahirnya UU 7/ 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU 44/2008 tentang Pornografi, dan lainnya.

Source: Jawa Pos November 16, 2018 15:11 UTC