Selasa, 02 Agustus 2016 | 16:22 WIBPerdana Menteri Malaysia, Najib Razak menghadiri KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015. Amnesty mengatakan Najib dan pemerintahannya semakin sering menggunakan hukum yang menindas atas alasan melindungi keamanan negara,� tetapi secara praktek membahayakan HAM. Akta tersebut, menurut Amnesty,� memberikan kemungkinan bagi pemerintah untuk menetapkan keadaan darurat terhadap suatu daerah yang dianggap berada di bawah ancaman keamanan. Amnesty mengatakan undang-undang itu akan memberikan pemerintah Malaysia kewenangan lebih dalam untuk menginjak HAM dan dapat bertindak tanpa dikenakan hukuman. REUTERSTEMPO.CO, Kuala Lumpur - Lembaga penggiat Hak Asasi Manusia (HAM), Amnesty International mengingatkan undang-undang keamanan baru Malaysia yang mulai diberlakukan pada Senin (1 Agustsus) akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah saat ini untuk semakin bertindak semena-mena.

Source: Koran Tempo August 02, 2016 09:11 UTC