HappyInspireConfuseSad(AHL)Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) turut menyoroti kebijakan dari pemerintah terkait minyak goreng (migor). Sebab, konsumen dianggap menjadi korban dari bongkar pasang aturan terkait minyak goreng tersebut.Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meminta agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut dugaan adanya kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng, CPO, dan sawit. Malah menimbulkan chaos di tengah masyarakat," kata dia.Di sisi lain, Tulus menilai kebijakan pemerintah terhadap migor di atas kertas atau secara umum lebih market friendly. Terkait dengan hal itu, pihaknya pun mengusulkan idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup. "Sebab, subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karena migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu, dan akibatnya masyarakat menengah ke bawah kesulitan mendapatkan migor murah," pungkasnya.

Source: Media Indonesia March 18, 2022 03:17 UTC