Dalam beberapa waktu terakhir, wacana masa jabatan presiden tiga periode mengemuka di tengah rencana amandemen UUD 1945. Isu masa jabatan presiden tiga periode ini menumpang dengan wacana amandemen UUD 1945 yang digulirkan oleh MPR. Selain itu, pendapat Sandi, konstruksi amandemen UUD 1945 sekarang lebih condong dikuasai partai politik, khususnya berkaitan dengan keputusan akhir melakukan amandemen. Lembaga negara atau alat negara manapun dapat mengajukan permintaan amandemen UUD kepada MPR, nantinya MPR akan menelaah dan memutuskan dalam rapat paripurna MPR. DELFI ANA HARAHAPBaca juga: Kepada Jokowi, Ketua MPR Paparkan Rencana Amandemen UUD 1945

Source: Koran Tempo September 04, 2021 12:45 UTC