REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana penerapan skema “war tiket” dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai kritik dari Menteri Agama ke-22 Lukman Hakim Saifuddin. “Ketika kuota haji diperebutkan secara bebas seperti war-ticket, lalu apa bedanya negara dengan event organizer?” ujar Lukman kepada Republika pada Jumat (10/4/2026). Dalam konteks penyelenggaraan haji, hal itu menjadi semakin penting mengingat keberagaman latar belakang calon jamaah serta keterbatasan akses terhadap teknologi di berbagai daerah. Ia menilai skema “war tiket” berpotensi mengabaikan hak jamaah yang telah lama menunggu. Menurutnya, perubahan skema berpotensi mengganggu tata kelola dana umat yang nilainya mencapai sekitar Rp180 triliun.

Source: Republika April 10, 2026 14:28 UTC