REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritisi pelaksanaaan vaksinasi di DPR yang mengikutsertakaan keluarga anggota DPR. Ia menilai seharusnya vaksin diberikan lebih dulu berdasarkan urutan prioritas tertentu mengingat keterbatasan vaksin yang ada saat ini. Padahal kita tahu bahwa program vaksinasi diberikan berdasarkan urutan prioritas tertentu," kata Lucius kepada Republika, Sabtu (27/2). Namun dalam urusan prioritas penerima vaksin, keluarga anggota dewan berstatus sama dengan warga negara lain yang atas pertimbangan kesehatan belum sangat mendesak untuk menerima vaksin. Jabatan mereka gunakan untuk kepentingan keluarga saja walaupun aturan mestinya membatasi mereka seperti terkait kategorisasi penerima vaksin," ungkapnya.

Source: Republika February 27, 2021 06:33 UTC