Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu menegaskan, pasal anti penghinaan parlemen dalam UU MD3 tidak akan digunakan untuk memidanakan masyarakat yang mengkritik DPR. Menurut Bamsoet, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dengan UU MD3 hasil revisi yang telah disetujui dalam paripurna DPR pada Rabu (14/2) lalu. “Sejatinya secara substantif tidak ada yang berbeda dengan UU MD3 sebelumnya,” ujarnya, Jumat (16/2). Menurut Bamsoet, dia juga siap bertanggung jawab atas hasil keputusan DPR yang meloloskan revisi UU MD3 yang kini terus dipersoalkan. “Kalau ada orang yang patut dipersalahkan dengan lolosnya UU MD3 itu, sayalah orangnya.

Source: Jawa Pos February 16, 2018 10:44 UTC