Pembekuan anggaran itu terkait pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Baca: Adhyaksa Berharap Anggaran Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar Segera CairMenpora bersama Menko Polhukam akan memanggil Adhyaksa untuk mendapatkan klarifikasi terkait benar tidaknya ia mendukung khilafah dan HTI. "Kami akan klarifikasi tentang statement Pak Adhyaksa yang saya dengar dan saya lihat mendukung khilafah, mendukung HTI, meskipun waktunya itu beberapa waktu lalu ya," ujar Imam. Oleh sebab itu, klarifikasi terhadap Adhyaksa akan dilakukan secepatnya agar persoalan segera selesai. Tapi karena model media sosial, (disebut) Adhyaksa anti-Pancasila dan sebagainya," kata Adhyaksa, saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Source: Kompas July 24, 2017 08:18 UTC