“Alasan pelambatan ekonomi dunia sebagai alasan kegentingan memaksa, itu mengada-ada,” kata Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak, dalam diskusi daring, Selasa, 21 Februari 2023. Dari 9 fraksi di DPR, sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi menolak keputusan tersebut. DPD RI juga menolak Perpu ini. Perpu Cipta Kerja dibuat oleh pemerintah Presiden Joko Widodo setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja dengan 7 alasan, salah satunya adalah kegentingan ekonomi.

Source: Koran Tempo February 22, 2023 05:17 UTC