Ruki menegaskan tak ada dalam konstitusi Indonesia seorang Presiden digulingkan karena menerbitkan Perppu. Konstitusi mana yang mau dipakai?," kata Ruki dalam konferensi pers 'Menyikapi Rencana Perppu KPK' di Galeri Cemara 6, Jakarta, Jumat (4/10/2019). Untuk itu, Jokowi sebagai Kepala Negara berwenang menerbitkan Perppu tanpa harus berunding dengan DPR. Ruki yang merupakan Pimpinan KPK Jilid I ini menegaskan Jokowi tidak dapat dimakzulkan karena menerbitkan Perppu. Untuk itu, Ruki bersama sejumlah mantan pimpinan KPK dan para tokoh nasional mendorong Jokowi tidak ragu menerbitkan Perppu UU KPK hasil revisi.

Source: Suara Pembaruan October 04, 2019 13:18 UTC