JawaPos.com – Rencana pemerintah untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai kontroversi. Salah satunya adalah turunnya angka partisipasi kasar (APK) siswa di satuan pendidikan. Artinya, menurut Indra, jika revisi UU tersebut disahkan, maka kemungkinan besar angka tersebut akan semakin bertambah. Hal ini terjadi disinyalir karena tidak adanya blue print arah pendidikan di dalam negeri. “Jadi kita bingung, sebetulnya kemana sih arah kebijakan pendidikan Indonesia.

Source: Jawa Pos June 11, 2021 09:33 UTC