2 tahun 2011 tidak mengatur secara detail bagaimana mekanisme parpol menseleksi kadernya untuk menjadi calon pemimpin. Cara merubahnya dengan merivisi UU parpol itu sendiri, terkhusus pasal terkait proses seleksi kepemimpinan. Contohnya sederhana, saya bandingkan dengan tes masuk Akpol, dimulai dengan tes administratif, tes potensi akademik, tes psikotes, tes fisik, tes kesehatan, tes wawancara dll, tesnya sangat kompetitif. Wahai politisi di Senayan dan pengurus partai politik, kami rakyat punya hak untuk mendapatkan caleg-caleg dan cakada yang berintegritas! Bila dalam hukum internasional (International Covenant on Civil and Political Right) hak politik hanya seputar hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hari ini menyongsong pemilu 2024 saya mendeklarasikan hak asasi baru, yaitu hak rakyat untuk mendapatkan calon pemimpin (capres, caleg dan cakada) yang berhikmat kebijaksanaan berlandaskan Pancasila.

Source: Republika January 05, 2022 02:20 UTC