IklanTEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak akan menunda aturan mengenai iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat kritik luas dari sejumlah kalangan. Program Tapera terbaru dianggap semakin menambah beban baru di tengah adanya depresiasi rupiah dan melemahnya permintaan pasar. Kritik berikutnya datang dari Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md dan Partai Buruh. Mahfud Md: Hitungan matematisnya tidak masuk akalMahfud Md meminta pemerintah mempertimbangkan suara publik terkait Tapera. Ia menyebut, jika tidak ada kebijakan jaminan akan mendapat rumah dari pemerintah bagi peserta, maka hitungan matematisnya tidak masuk akal.

Source: Koran Tempo June 03, 2024 16:42 UTC