REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Raja Yordania, Abdullah, menunjuk politisi veteran Hani Mulqi sebagai perdana menteri setelah ia membubarkan parlemen melalui keputusan kerajaan pada Ahad (29/5). Para pengulas politik mengatakan para anggota parlemen dari kalangan suku, yang mendominasi kursi parlemen, menolak perubahan. Pada 2011, di bawah tekanan aksi unjuk rasa yang meluas di jazirah Arab, parlemen Jordania menyetujui perubahan undang-undang yang membuat sejumlah kekuasaan kerajaan berpindah kepada parlemen. Sumber-sumber pada pemerintahan serta para analis politik mengatakan tampaknya akan lebih banyak kandidat dari partai-partai politik yang mengincar suara dukungan melalui ikatan kesukuan serta kekeluargaan. Mereka menganggap perubahan itu merongrong pengaruh mereka dan mempertahankan sistem yang jarang menguntungkan daerah-daerah para suku, yang mendapatkan keuntungan dari perlindungan dan bantuan kerajaan.

Source: Republika May 29, 2016 21:22 UTC