JawaPos.com - Langkah PP Muhammadiyah untuk melakukan judicial review terkait UU Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi (MK) didukung Politikus Gerindra Muhammad Syafii. Pasalnya, dia tidak setuju dengan pemaksaan dan ancaman kepada wajib pajak di dalam negeri jika tidak mengikuti program tax amnesty, akan dikenakan pajak 200 persen. "Saya setuju dan saya dukung (JR UU Tax Amnesty)," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8). Sebab, jika memang pemerintah punya kemampuan itu, seharusnya desakan tax amnesty difokuskan kepada mereka yang memiliki dana di luar negeri. Sedangkan, pemerintah belum tahu apakah wajib pajak di luar negeri benar-benar berniat memasukan uangnya ke dalam negeri.

Source: Jawa Pos August 30, 2016 15:00 UTC