JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah dinilai tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kalimantan Timur, Saiduani Nyuk. Temuan di lapangan, mayoritas warga pemilik lahan mengaku tidak tahu bahwa tanah dan rumahnya akan digusur. Selain sosialisasi, Saiduani mengatakan pemerintah berjanji tidak akan menggusur paksa warga yang berada di kawasan IKN. Tak hanya itu, ia mengatakan pemerintah tidak melakukan proses yang tepat dalam urusan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN ini.

Source: Koran Tempo May 19, 2024 18:05 UTC