JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, petahana yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu potensi konflik. Lukman mengatakan, dalam sebuah kunjungan kerja, ia sempat diprotes oleh salah satu bupati di Bali mengenai banyaknya larangan bagi petahana dalam UU Pilkada. Oleh karena itu, Pasal 71 dalam UU Pilkada pun mengatur banyak larangan bagi petahana. Lukman berharap, agar petahana ini tidak menjadi sumber konflik dalam pilkada, maka sosialisasi Pasal 71 UU Pilkada harus lebih gencar dilakukan KPU RI dan Bawaslu RI. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 71 Ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5), akan dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Source: Kompas November 07, 2017 15:11 UTC