Pilkada oleh DPRD dinilai tak produktif. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdhanil, mengatakan, usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kembali dilakukan oleh DPRD merupakan logika yang melompat. Selain itu, usulan untuk merespons rencana evaluasi pilkada karena biaya politik yang tinggi tersebut juga ia anggap sebagai langkah mundur demokratisasi di Indonesia. Ia mengatakan, pembentuk undang-undang (UU) seharusnya menjawab dan menemukan penyebab biaya politik yang tinggi. Ia menyebutkan, bakal calon kepala daerah pun kebanyakan mengungkap praktik mahar politik ini setelah yang bersangkutan gagal menjadi calon kepala daerah.

Source: Republika November 09, 2019 11:30 UTC