Biaya politik yang sangat mahal dan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah disebut menjadi alasan utama. “Tandanya dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujar Titi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos, Rabu (11/4). "DPR kok senang banget memutar kaset usang ya. Karena, biaya politik yang tinggi justru dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk hal-hal yang sudah dilarang di dalam Undang-Undang Pilkada. Artinya, dengan adanya pembatasan belanja kampanye, nantinya akan melengkapi ketentuan pembatasan sumbangan yang ada di dalam UU Pilkada sebelumnya.

Source: Jawa Pos April 11, 2018 17:26 UTC