REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior The Indonesa Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan dinasti politik yang kemungkinan masih akan terjadi di beberapa daerah pada saat pemilihan kepala daerah serentak perlu diwaspadai. "Dinasti politik berpotensi menimbulkan 'kongkalikong' dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik maupun bisnis yang ujung-ujungnya bisa terjadi kartelisasi," kata Karyono dihubungi di Jakarta, Rabu (21/9). Karyono mengatakan politik dinasti telah dihalalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 sehingga tidak ada larangan bagi keluarga kepala daerah yang sedang menjabat di daerah tertentu untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Di satu sisi, putusan MK melegalkan dinasti politik, sementara di sisi lain masih ada pro dan kontra mengenai hal itu di tengah masyarakat," tuturnya. Politik dinasti juga berpeluang menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara dan menggunakan pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang merupakan bagian dari dinasti yang sedang berkuasa untuk mendapatkan kursi kekuasaan.

Source: Republika September 22, 2016 00:18 UTC