JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai tidak ada kata-kata dalam revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang menyatakan DPR tidak ingin dikritik. Namun, Hendri menilai, aturan yang baru disahkan dalam rapat paripurna itu bertujuan menghindari kritik yang berlebihan. "Kata-katanya (bunyi undang-undang), bukan tak mau dikritk, tapi jangan merendahkan DPR. Mereka mau dikritik, tapi jangan kencang-kencang," kata Hendri saat menjadi narasumber dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). Sebab, tidak ada penjelasan rinci yang lebih jelas mengenai apa yang disebut sebagai merendahkan kehormatan DPR.

Source: Kompas February 17, 2018 08:03 UTC