Tempo/Adam PrirezaTEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP masih menunggu sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3. Sikap Jokowi dinantikan menjelang 30 hari pascapengesahan UU MD3. PPP, kata Arsul, tidak mempermasalahkan apakah Presiden Jokowi akan mengesahkan UU MD3 atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). PPP merupakan salah satu fraksi yang menolak pengesahan UU MD3 pada 12 Februari 2018, bersama dengan Partai Nasdem. Baca: Uji Materi UU MD3, Hakim MK Minta Pemohon Tunggu PenomoranPresiden Jokowi, beberapa waktu lalu mengatakan saat ini dia masih berpikir apakah akan menandatangani atau tidak revisi Undang-Undang tentang UU MD3.

Source: Koran Tempo March 12, 2018 01:30 UTC