Kegiatan ekspor dan impor berpotensi lebih longgar dengan omnibus law. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam mengimplementasikan penyederhanaan perizinan berusaha sebagai fokus omnibus law. “Ini perlu diwaspadai karena bisa jadi efek omnibus law justru meningkatkan defisit perdagangan kita ke depan,” ucapnya saat dikonfirmasi Republika.co.id, Ahad (19/1). Andry menuturkan, omnibus law tentu perlu mengakomodasi kepentingan konsumen karena hal itu menjadi ruh bagi Undang-Undang Perdagangan saat ini. Pemerintah menargetkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) rampung pada Ahad (19/1) bersama dengan naskah akademik.

Source: Republika January 19, 2020 01:30 UTC