Bulan lalu, tepatnya 29 Juni 2022 kemarin, telah terjadi aksi yang melibatkan ratusan mahasiswa Papua dan Papua Barat untuk menolak pemekaran Papua di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Pemekaran tersebut menjadikan administrasi Papua menjadi lima provinsi, dengan membentuk tiga provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran tersebut ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan, dan mengangkat harkat martabat masyarakat. Namun, menurut penuturan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, pemekaran tiga provinsi tersebut tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Tentu adanya pemekaran tersebut akan terwujudnya peningkatan profesionalisme birokrat untuk menyelenggarakan pemerintah yang efektif dan efesien, serta mempercepat pelayanan publik, agar akses pada unit-unit pelayanan publik tersebar dan dijangkau oleh masyarakat pedesaan maupun kota.

Source: Republika July 22, 2022 12:48 UTC