JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan salah satu masalah yang masih menjadi kendala penurunan waktu tunggu pelabuhan (dwell time) adalah tidak adanya kewenangan yang diberikan pada pelayanan satu atap di pelabuhan. Budi mengatakan, pelayanan satu atap di pelabuhan memang sudah ada sejak lama. Tetapi tidak adanya kewenangan yang diberikan pada pelayanan satu atap membuat seret arus dokumen. Tetapi orangnya (kewenangannya) tidak pernah ada di atap itu,” kata Budi usai rapat dengan bos-bos empat Pelindo, di Jakarta, Sabtu (17/9/2016). Perwakilan dari Kementerian Pertanian yang ada di pelayanan satu atap di pelabuhan tidak memiliki kewenangan untuk meneken dokumen tersebut.

Source: Kompas September 17, 2016 10:44 UTC