JawaPos.com – Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Hendri Yosodiningrat meminta agar RUU tersebut ditunda. Lebih baik dibahas lebih mendalam,” ujar Hendri dalam diskusi bertajuk “RUU Pertanahan: Menyejahterakan atau Sengsarakan Rakyat?”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/7). Menurut Hendri, dalam RUU tentang Pertanahan, dirinya masih melihat bahwa ada usulan justru HPL itu bisa dijadikan hak atas tanggungan, tentu ini sangat berbahaya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai RUU Pertanahan menyangkut seluruh “stakeholder” dan seluruh kementrian yang terlibat soal tanah misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PUPR, ESDM. Dia juga meminta jangan sampai RUU Pertanahan itu menimbulkan kecurigaan dari publik misalnya dari kalangan asosiasi pengusaha kayu.

Source: Jawa Pos July 16, 2019 12:22 UTC