REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah menepati janji penyelesaian kasus peninstaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan transparan, cepat, dan tepat. MUI mendorong agar proses hukum berjalan sesuai prosedur tetap (Protap) sehingga proses hukum bisa memenuhi rasa keadilan," tegas Wasekjen MUI Amirsyah Tambunan, Sabtu (5/11). ''Harus ada hukum yang adil sesuai janji Presiden Joko Widodo,'' kata Amirsyah. Proses hukum yang dijanjikan pun diharapkan bisa berjalan transparan, cepat, dan tepat agar bisa memenuhi rasa keadilan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut penyelesaian kasus Ahok akan diselesaikan dalam dua pekan.

Source: Republika November 05, 2016 07:38 UTC