(AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhar menegaskan tidak masalah Facebook Indonesia ditutup jika memang melakukan banyak pelanggaran perundang-undangan di Indonesia. Komisi I DPR sebelumnya telah memanggil pimpinan Facebook Asia Tenggara untuk memberikan penjelasan terkait bocornya data pengguna. Lebih lanjut Abdul Kharis juga mempertanyakan Facebook bahwa selama beroperasi di Indonesia tidak pernah memberikan kontribusi atau tidak pernah membayar pajak. Lebih jauh, Kharis memperkirakan pimpinan Facebook Asia Tenggara akan hadir memenuhi panggilan Komisi I pada tanggal 17 April 2018 mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebelumnya mengatakan pemerintah bisa saja menutup operasi platform Facebook di Indonesia.

Source: Koran Tempo April 11, 2018 08:15 UTC