Prinsip ini secara tegas tercermin dalam Pancasila, khususnya Sila Kelima yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai peristiwa hukum mutakhir justru memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai normatif Pancasila dan praktik penegakan hukum di lapangan. Persoalan utamanya terletak pada lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam budaya hukum. Tanpa komitmen tersebut, hukum berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai penopang demokrasi dan pelindung keadilan sosial. Jika keadilan sosial terus tertunda, yang dipertaruhkan bukan hanya wibawa hukum, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia.

Source: Media Indonesia January 02, 2026 12:01 UTC