Pro dan kontra UU Ormas memang bermunculan setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan terbitnya perppu itu. "Saya anjurkan setelah terbitnya perppu ini pemerintah mengadakan dialog supaya persepsi mengenai perppu tidak melebar ke mana-mana," ujar Jimly dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017). Sedangkan bagi ormas yang nantinya dibubarkan menggunakan perppu ini, maka bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Baca juga: Istana Persilakan HTI Gugat Perppu Ormas ke MK)Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan. (Baca juga: Terbitnya Perppu Ormas Dinilai Akibat Kurang Pendekatan dan Panik)

Source: Kompas July 15, 2017 10:30 UTC