Alasannya, jika pemerintah terlalu banyak melibatkan investor asing, dikhawatirkan proyek IKN Nusantara hanya menjadi ruang bagi asing untuk bancakan. Menurutnya, IKN Nusantara memiliki kedudukan sentral dalam pemerintahan, sehingga sudah selayaknya pembangunannya didasarkan atas kemandirian bangsa. Dalam proyek IKN, ungkap doktor ilmu hukum Universitas Indonesia ini, tidak boleh ada benturan kepentingan dan beban negara. Saiful tidak sepakat jika dana proyek IKN justru berasal dari utang atau bantuan negara lain. Di APBN 2022 belum diputuskan tentang alokasi proyek IKN.

Source: Jawa Pos February 07, 2022 23:57 UTC